Celoteh Santri Gus Dur

BLOKIR KINI BLOKIR NANTI

iteOleh: Agung Hidayat*
Pemblokiran 22 situs bermuatan radikalisme oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ternyata dianggap anti-Islam. Didorong oleh laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bermunculan berbagai reaksi dari bermacam kalangan. Ada yang menyebut ini bentuk penyensoran. Ada pula yang menyakini ini bentuk pemblokiran yang memarginalikan umat Islam.

Perlu diketahui, sensor dan blokir adalah dua hal yang berbeda. Sensor ialah penutupan akses secara spesifik pada suatu konten dalam situs terkait, namun tidak menutup akses kunjungan ke laman situs tersebut. Sedangkan blokir merupakan kebijakan penutupan akses kunjungan secara keseluruhan pada suatu situs. Blokir ditetapkan pihak berwenang secara sepihak terkait hal-hal yang menyalahi hukum pada materi atau konten suatu situs terkait berdasarkan hasil laporan serta tinjauan.

Terlepas dari situs-situs tersebut mengajarkan radikalisme, pemblokiran ini sudah merupakan bentuk pengulangan pembredelan yang terjadi saat Orde Baru. Kemkominfo sudah tidak ada bedanya dengan Departemen Penerangan di masa itu. Negara yang sedang mengalami fase demokrasi ini, seharusnya mendorong hak atas informasi bagi publik bukannya membatasi. Langkah pemblokiran ini tak ubahnya kemunduran bagi proses demokrasi itu sendiri.

Pemblokiran situs-situs ini juga memiliki unsur ketergesa-gesaan. Kemenkominfo mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 yang mengatur tentang penanganan situs internet bermuatan negatif. Berbekal Permen ini usaha pemblokiran terasa mudah. Dibanding menggunakan pasal karet nomor 27 pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang harus mengenakan sanksi pada individu terkait. Hal ini tidak dimungkinkan lantaran situs-situs tersebut tidak mempunyai kepemilikan yang jelas, redaksionalnya yang sulit dilacak, bahkan tidak menyertakan alamat fisik lembaga. Alhasil, Permen yang merupakan turunan UU ITE ini dijadikan senjata utama pelegalan pemblokiran ini.

Situs-situs tersebut juga tidak bisa didekati dengan Undang-Undang Pers lantaran tidak memiliki badan hukum perusahaan pers. Sampai disini, perlu disadari bahwa situs-situs tersebut yang selalu dianggap memuat tulisan-tulisan jurnalistik bukanlah media massa online. Mereka tidak bernaung dalam suatu lembaga pers, ditambah lagi mereka tidak memiliki jurnalis yang bekerja dalam keredaksian yang struktural. Jadi, situs-situs yang diblokir ini tidak berstatus media massa. Dimana mereka tidak berbasis perusahaan atau lembaga pers yang legal. Oleh karenanya, UU Pers tidak mampu menggapai “species” situs-situs Islam ini dan penggunaan Permen dianggap paling ampuh untuk melegalkan usaha ini.

Penggunaan permen ini selain bentuk ketergesa-gesaan juga bentuk kecelakaan bagi proses demokrasi. Permen ini menyimpan potensi dimasa depan terhadap pemblokiran-pemblokiran akun-akun pribadi media sosial, situs blog yang gratis maupun situs berbayar lainnya. Asal akun tersebut meresahkan suatu pihak mempunyai tingkat sharing yang tinggi, maka ia bisa saja diblokir. Pengertian negatif pada Permen ini pun terasa janggal. Dalam pasal 4 definisi bermuatan negatif berbunyi, pertama mengandung unsur pornografi. Kedua, kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Tidak disertakan bentuk baku seperti apa kegiatan ilegal tersebut selain mengacu pada perundang-undangan lainnya. Kegiatan ilegal bisa sangat bias dan lentur ditafsirkan nantinya. Walhasil, permen ini mengandung “pasal karet” untuk penerapannya. Permen ini bisa menjadi potensi pihak-pihak yang ingin memutus akses informasi dengan alasan-alasan yang memiliki tendensi sepihak. Keberadaan permen ini sangat bertentangan dengan semangat kebebasan mengutarakan pendapat dan ekspresi yang diatur konstitusi kita. Dalam UUD tahun 1945 pasal 28 dengan negara telah menjamin dan melindungi kebebasan individu maupun kelompok dalam berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan.

Jika kasus pemblokiran ini dijadikan role model untuk mengedukasi masyarakat, maka dimasa depan kebebasan penggunaan akun sosial media di internet ikut terancam. Memang benar bahwa situs ini mungkin mengandung muatan radikalisme dan tulisannya bernada permusuhan. Tapi perlu diketahui, tulisan yang dimuat situs-situs radikal tersebut tidak layak disebut tulisan jurnalistik lantaran tidak punya bobot sebagai berita. Untuk menghasilkan tulisan berita yang mumpuni haruslah menyertakan fakta-fakta, dikenal dengan formula 5 W +1 H (What, who, where, when, why, dan how). Seorang pakar jurnalisme Bill Kovach menulis 9 elemen jurnalisme yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis ketika akan menulis berita. Sembilan elemen itu jika diperas mengahsilkan kewajiban setiap jurnalis untuk memverifikasi data yang terkumpul. Misalnya data yang didapat dari hasil wawancara mengarah pada penuduhan keterlibatan pihak tertentu. Pihak yang dituduh tersebut harus dikonfirmasi keterlibatannya. Sedangkan tulisan-tulisan yang beredar pada situs-situs tersebut, kita tidak menampik isinya bernada tendensius, memicu permusuhan, dan memihak secara terang pada bentuk-bentuk kegiatan teror baik didalam maupun luar negeri. Sehingga pendekatan yang digunakan untuk menelaah atau mengkaji rupa media ini bukan sebagai media massa melainkan media propaganda.

Situs-situs tersebut tak ubahnya sebuah media propaganda. Kontennya layaknya kampanye kasar nan vulgar. Bentuk media propaganda yang radikal ini bukan fenomena yang baru. Sebelum itu, aktivis dan gerakan-gerakan pelestarian lingkungan hidup seperti greenpeace sudah melakukan kampanye yang radikal. Tak jarang perusahaan-perusahaan yang dianggap merusak lingkungan ditodong lewat cercaan baik lewat aksi massa maupun publikasi di media-media.

Namun, itu semua masih sebatas kampanye yang tidak menciderai ruang publik secara fisik. Internet merupakan ranah penuh pilihan dan kebebasan untuk membuat situs tertentu. Mulai dari yang gratis seperti blog maupun domain .com, .co.id, .net dsb yang berbayar. Mereka, pemilik situs-situs radikal tersebut, beberapa memiliki domain yang berbayar. Mereka membeli dari uang sendiri (baik lembaga tertentu atau pribadi), mengelola dengan tenaga sendiri, menerima keuntungan iklan (mungkin untuk kebutuhan sendiri atau lainnya). Tentu merupakan suatu kebebasan serta hak mereka menghidupi kampanye semacam itu. seperti blog pribadi yang kita kelola sendiri. Entah itu isinya bisa berupa curhat, bisnis maupun digunakan untuk tujuan tertentu lainnya.

Berbeda kasusnya jika dihadapkan pada televisi dan radio. Dimana keduanya menggunakan frekuensi saat melakukan penyiaran yang berada di udara. Sebagaimana yang kita tahu bahwa udara, air dan tanah dikuasai oleh negara untuk digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan publik luas. Oleh karenanya negara bisa hadir dan mampu melaksanakan fungsi kontrol pada ranah publik ini. Ditengah konglomerasi dan kepemilikan frekuensi yang dikooptasi kepentingan individu, seharusnya negara banyak berperan dan hadir. Malahan lebih leluasa kewenangannya demi kepentingan masyarakat luas yang dicecoki oleh tontonan seragam yang jauh dari kesan mendidik. Sementara kasus situs-situs radikal yang berada di internet berbeda.

Saat ini ialah era dimana pengguna internet ialah pengguna media yang aktif. Jika mendapati pemberitaan yang tendensius, kita dituntut untuk mampu bersikap wajar. Jangan mudah terpancing dan terprovokasi atas kampanye ide tertentu. kita dapat mengimbanginya lewat aktif membandingkan tanggapan suatu isu dari satu media ke media lainnya. Akses yang terbuka di dunia maya membuka banyak pilihan. Kita harus mampu membuat filter bagi diri sendiri saat mengakses informasi-informasi yang ada. Kita sebagai khalayak yang mengonsumsi informasi tidak boleh bersandar pada satu media saja. Karena kebutuhan informasi tidak sama dengan jumlah kebenaran yang akan kita dapat.

*) GusDurian Yogyakarta yang tengah selo kuliahnya di Jurusan Ilmu Komunikasi UGM.

Sumber: http://www.gusdurian.net/id/article/pilihan-redaksi/Blokir-Kini-Blokir-Nanti/

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top