Celoteh Santri Gus Dur

Potret Perempuan di Arab Saudi

(Catatan Mahasiswa asal Indonesia yang kini nyantri di Saudi Arabia)

Oleh: Irza A. Syaddad*

Sebenarnya agak dilematis bagi saya untuk membincang perempuan, baik Su’udiyyah maupun Ajnabiyyah (Non Arab), yang tinggal di Arab Saudi. Pasalnya, mu’asyarah (pergaulan) antara laki-laki dengan perempuan dibatasi dengan amat ketat. Tidak boleh terjadi ikhtilat (percampuran) dalam suatu majelis, kecuali terdapat hijab atau satir yang membatasi ruang antara keduanya. Selain itu, tempat tinggal saya yang berada di komplek kampus, yang daerah luarnya berupa sakhra’ (gurun), membuat saya tak dapat memahami bagaimana keadaan perempuan di luar area tersebut. Kecuali memang diniatkan untuk keluar, dan mengamati keadaan sekitar. Jadi, satu-satunya cara agar melihat realitas perempuan di sini adalah dengan bepergian ke tempat-tempat umum: pasar, mall dan situs-situs sejarah. Dan dari perjalanan itulah, hal-hal yang menjadi topik perbincangan masyarakat dapat disaksikan dengan mudah. Walaupun, tentu saja, peristiwa tersebut tidak dapat serta-merta dijustifikasi.

Tulisan pendek ini tidak mengupas semua persoalan mengenai perempuan. Sebagaimana judulnya, “Potret Perempuan di Arab Saudi”, maka yang ditampilkan hanya beberapa sisi potret, yaitu rukhsah al-qiyadah (Surat Izin Mengemudi, SIM) dan pemakaian baju kurung khas Timur Tengah, burqa` dan niqab.

Persoalan pertama adalah mengenai rukhsah al-qiyadah. Pada 1990, sebanyak 47 perempuan mengadakan protes atas pengekangan yang diterapkan kerajaan Saudi pada mereka. Dengan mengendarai mobil bersama, mereka mengajukan tuntutan agar kerajaan memberikan kebebasan bagi perempuan untuk mengemudi, sebagaimana laki-laki. Akan tetapi nahas,mereka semua ditangkap dan dikeluarkan dari pekerjaannya. Hukuman ini juga berlaku untuk suaminya, sebagai sanksi atas kelalaian dalam menjaga istri (rahima.or.id, 16/6/2009).

Pasang surut polemik ini kemudian menemukan muaranya.Pada 08 November 2014, Majelis Syura mengeluarkan izin bagi perempuan untuk mengendarai mobil –di Saudi, negara yang tiap harinya bertabur debu, kendaraan roda dua sulit ditemukan–, dengan syarat harus berumur kurang lebih 30 tahun, memakai pakaian sederhana dan tidak menggunakan make-up secara berlebih.

Akan tetapi, walaupun secara hukum perempuan telah mendapat kebebasannya, sampai sekarang, saya belum pernah menjumpai perempuan yang mengemudikan kendaraan. Saya belum tahu pasti apa yang menyebabkan hal ini. Apakah pihak kerajaan hanya ingin mengelabui dunia internasional atas kecaman yang dilimpahkannya, ataukah memang perempuan masih “tidak ingin” mengendarai mobil di jalan umum.

Namun, berbicara tentang lalu lintas di Arab Saudi, negara ini memiliki jalanan yang lebar dan halus. Karena jalanan yang demikian, memungkinkan pengemudinya untuk mengebut. Dan jangan kaget, di Saudi, 100-180 km/jam adalah kecepatan rata-rata kendaraan yang melaju di atas jalan raya. Sialnya, kecepatan yang demikian tinggi, tidak diimbangi dengan kesadaran dalam berkendara. Menikung mobil lain ketika berbelok, kebut-kebutan hingga mengemudi dengan menaikkan salah satu kaki ke kursi adalah pemandangan biasa. Maka, tak jarang jika kemudian terjadi kecelakaan antar pengendara. Mungkin, sebab ini pula yang membuat perempuan enggan untuk mengemudikan mobil di jalan raya.Tapi, bukankah kondisi jalan tidak tepat jika dijadikan alasan utama?

Karena perempuan tidak (di)mungkin(kan) untuk mengemudi, maka suami mereka kemudian mempekerjakan orang lain. Di sinilah muncul persoalan baru. Jika di satu sisi,Arab Saudi mengharuskan perempuan bepergian dengan didampingi mahram, akan tetapi di sisi lain, Arab Saudi memperbolehkan perempuan berkendara bersama sopir, yang kebanyakan bukan mahram mereka. Anehnya, ambiguitas yang seperti ini telah berlangsung lama dan menjadi “standar ganda” dalam mengatur perempuan. Kendati demikian, untuk menghindari fitnah, semua kaca mobil dibuat transparan.

Akan tetapi, berbicara mengenai aturan perempuan berkendara, sebagaimana yang dilansir oleh BBC, 25 September 2014, pihak kerajaan malah mengizinkan Hanadi al-Hindi untuk menerbangkan pesawat mewah untuk Kingdom Holding Company yang dimiliki oleh Pangeran Saudi Alwaleed bin Talal. Kemudian pada 27 April 2015, situs Arab News menurunkan berita tentang kursus penerbangan untuk 20 perempuan Saudi selama 13 minggu. Dengan demikian, di luar polemik pengekangan atas aksesibilitas, ternyata Arab Saudi membuka kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pilot.

Persoalan kedua yang juga menjadi perhatian masyarakat global adalah mengenai burqa’ dan niqab. Burqa’ adalah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sedangkan niqab masih menyisakan mata yang terlihat. Sebagian besar feminis, baik Barat maupun Timur, mengecam budaya –yang kemudian “dilegitimasi” oleh fuqaha`– yang mengekang kepemilikian perempuan atas tubuhnya. Selain itu, burqa’ dan niqab juga membatasi ruang gerak perempuan. Contoh sederhana saja, ketika mereka makan, maka mereka harus membuka burqa`, agar makanan dapat mencapai mulut.

Akan tetapi, menurut Sumanto al-Qurtuby dalam statusnya di Facebook, 14 April 2015, pendapat yang mengatakan bahwa dua macam baju kurung tersebut membatasi gerak perempuan dan mengekang kepemilikan tubuhnya, adalah overgeneralisasi. Karena dalam kenyataannya, ada banyak motif yang melatarbelakangi pemakaian baju tersebut. Di antaranya adalah kondisi geografis dan alasan keamanan. Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa Arab Saudi sering mengalami badai pasir, maka memakai baju kurung, yang terkadang menutupi mata adalah alasan yang tepat.Selain itu, memakai burqa’ dan niqab juga agar terhindar dari sorotan mata nakal dan gangguan laki-laki. Lagipula, perempuan hanya memakainya ketika berada di luar rumah.

Secara sekilas, pendapat Sumanto yang demikian terkesan melanggengkan status quo perempuan. Mungkin pula akan muncul komentar sinis, “Pantas saja dia berkata demikian. Karena kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Arab Saudi”. Dan kemudian muncul sanggahan, “Bukankah perempuan dapat memakai kaca mata dan masker, sebagai ganti burqa`?”. Sanggahan ini muncul karena kondisi geografis yang demikian tidak lantas mengharuskan perempuan memakai burqa’ dan niqab.

Namun, perlu diketahui, bahwa burqa’ dan niqab adalah produk budaya Timur Tengah. Sebagai (produk) budaya, ia wajib ditaati ketika penduduk lokal berada di wilayah dimana budaya tersebut berlaku. Karena tatkala seseorang melanggar budaya tersebut, ia akan mendapat sanksi sosial. Terkait dengan putusan fuqaha` yang mewajibkannya, itu adalah hasil ijtihadnya dalam menginterpretasi teks sumber hukum yang didialogkan dengan kondisi sosial dan geografis.

Mencela burqa` dan niqab dengan mengabaikan sejarah, sama halnya mencela perempuan yang memakai jarik atau kebaya di masa sekarang. Asumsi saya, terdapat anggapan bahwa keterbukaan anggota tubuh berbanding lurus dengan keterbukaan pikiran dan gerak langkah. Memakai celana jins tidak lantas berparadigma emansipatoris, dibanding perempuan yang memakai rok panjang ataupun burqa`. Kita tahu sendiri, Raden Ajeng Kartini sendiri memakai kebaya dan jarik, namun memiliki pengetahuan yang luas dan gerak langkah yang “lebar”.

Kendati demikian, ada kecacatan dalam cara berpikir Sumanto. Sumanto mengatakan bahwa pemakaian burqa’ dan niqab agar terhindar dari sorotan mata nakal dan gangguan laki-laki. Pandangan seperti ini amat misogini. Perempuan menjadi pihak yang lebih aktif untuk melindungi dirinya, sedangkan laki-laki menjadi pihak yang berpotensi mencelakainya. Ketika ditarik lebih jauh, pernyataan ini akan menjadi pledoi jika terjadi pemerkosaan terhadap perempuan yang tidak memakai burqa`.

Selain itu, nafsu adalah perkara yang subjektif. Tiap orang memiliki subjektivitasnya sendiri. Karena subjektif, maka nafsu –atau katakanlah gangguan laki-laki– tidak dapat dijadikan patokan umum. Dengan demikian, pemakaian burqa` dan niqab tidak dapat menjamin keamanan perempuan dari gangguan laki-laki, selama paradigma mereka akan perempuan tidak ber(di)ubah.

Pertanyaan yang muncul kemudian, “Apakah sedemikian terkekangnya kehidupan perempuan di Arab Saudi?”. Jawabannya, tidak. Ada banyak fasilitas yang disediakan oleh kerajaan untuk menunjang kehidupan perempuan. Di antaranya adalah Universitas Putri Noura. Universitas ini berdiri pada 1970. Awalnya bernama Universitas Riyadh untuk Perempuan. Pada 2008, atas prakarsa Raja Abdullah bin Abdulaziz al-Saud, namanya diubah menjadi Jami’ah al-Amirah Nurah bint ‘Abd ar-Rahman (Princess Nora bint Abdul Rahman University) atau Universitas Islam Putri Nora.

Kampus khusus perempuan yang terbesar di dunia ini memberikan fasilitas yang sangat modern bagi mahasiswinya. Dilansir oleh Good Morning KSA, program berita di Saudi, kampus ini menyediakan metro sebanyak 20-30 yang masing-masing memuat 110 orang untuk sarana transportasi antar gedung.Situs Al-Jazeera juga memuat berita kebebasan mahasiswi untuk memakai pakaian yang mereka inginkan selama berada di kampus.

Selain kampus perempuan, dalam bepergian, perempuan dan keluarga juga mendapatkan fasilitas yang istimewa. Seperti di Indonesia, di bus, juga terdapat tempat duduk khusus untuk perempuan. Untuk hal ini, saya pernah membuktikannya. Ketika perjalanan pulang dari ziarah di Madinah, saya dan kawan-kawan naik bus Saptco (perusahaan bus resmi Arab Saudi). Saat kami naik bus, saya dan kawan-kawan duduk di bangku-bangku depan yang kosong. Namun, tak lama, kondektur meminta kami ke belakang, karena bangku-bangku tersebut ditujukan untuk perempuan dan keluarga.

Lain dari pada itu, perlindungan perempuan dalam berkendara juga ditunjukkan kerajaan saat terjadi kecelakaan. Jika salah satu mobil tersebut terdapat penumpang perempuan, maka yang menjadi tersangka peristiwa tersebut adalah mobil lain yang tidak terdapat perempuan.

Epilog Ironis

Pada dasarnya, sebagaimana yang telah diutarakan, ada banyak privilese yang diberikan kerajaan kepada perempuan. Misalnya perlindungan, jaminan ekonomi dan lain sebagainya. Akan tetapi, hak istimewa yang demikian, menurut saya, adalah sintesa berpikir yang salah. Pemuliaan terhadap perempuan tidak dengan memberikan jaminan sekaligus mengekangnya dalam jaminan tersebut –seperti dalam Universitas Islam Putri Nora–. Ini seperti memenjara burung elok dan berharga dalam sangkar yang mahal. Padahal burung tersebut ingin terbang bebas. Seperti itu juga perempuan, mereka ingin mengaktualisasikan dirinya sebagai hirarki tertinggi dari kebutuhan manusia (Abraham Maslow, 1943: 29).

Terakhir, dalam membincang budaya patriarkhis yang ada di Arab Saudi, saya menemukan ironi di dalamnya. Suatu hari, saya mengikuti suatu pelatihan yang diadakan oleh Lembaga Kajian Badi’ah yang dikelola oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Riyadh. Pelatihan tersebut dibuka untuk umum, laki-laki dan perempuan. Yang menarik adalah perempuan-perempuan peserta pelatihan masih memakai niqabdalam ruangan yang –tentu saja– yang dibatasi dengan hijab. Kemudian, materi pelatihan yang disampaikan juga tidak jauh berbeda dengan budaya Arab Saudi. Setelah saya cek dari situs resmi lembaga di annurbadiah2014.wordpress.com, lembaga kajian ini memang mengusung Islam warna Saudi. Dan celakanya, pengetahuan tersebut dibawa ke Indonesia yang menghargai keragaman aliran. Karena itulah, tidak jarang kita temukan warga Indonesia yang menginginkan budaya Arab Saudi, entah burqa`, niqab, maupun peraturan umum lainnya, sebagai model budaya yang Islami.

* Alumnus Kelas Pemikiran Gus Dur III yang sedang belajar di Riyadh, Arab Saudi

2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Potret Perempuan di Arab Saudi | Coretan Irza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top