Celoteh Santri Gus Dur

PROBLEMATIKA SYARIATISASI MUI YANG PENUH PROBLEM

Oleh: Laelatul Badriyah

Pada hari Rabu (31/3), Komunitas Gusdurian Jogja berhasil ‘menculik’ Dr. Phil Syafiq Hasyim MA untuk diajak kongkow bareng dengan tema “Problematika Syariatisasi MUI di Indonesia”. Pria lulusan Freie Universitat Berlin-Jerman tersebut begitu fasih dalam membincang status Majelis Ulama Indonesia dari masa ke masa. Di awal diskusi, Syafiq Hasyim bercerita mula-mula sejarah mengapa MUI harus ada. Pada waktu itu, MUI didirikan pada masa Soeharto, tahun 1975. Sebagai upaya menjembatani umat Islam dengan pemerintah.

Dengan hadirnya MUI, maka pemerintah bisa meminta fatwa pesanan yang sesuai dengan kepentingannya. Lalu, bukankah pada saat itu sudah ada NU dan Muhammadiyah, sebagai organisasi yang mampu menjadi motor penggerak di tengah-tengah masyarakat? Nah, bagi Soeharto, NU dan Muhammadiyah tidak cukup. Karena ini adalah organisasi-organisasi yang didirikan karena ikatan paham keagamaan tertentu. Jadi tidak universal. Sehingga kalau pemerintah mendekati NU, nanti pemerintah dianggap akan membantu NU dan berlaku tidak adil kepada Muhammadiyah. Begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, Soeharto memikirkan satu lembaga, di mana lembaga itu tidak seperti NU dan Muhammadiyah, dan juga tidak memiliki massa. Namun, dapat berfungsi sebagai forum komunikasi bagi keseluruhan organisasi umat Islam.

Pada saat itu, pendirian MUI berlangsung alot karena banyak yang menolak, termasuk NU sendiri. Bahkan, Buya Hamka pun menolak. Meskipun pada akhirnya Buya Hamka menjadi Ketua MUI pertama dengan alasan tertentu.

Menariknya juga, MUI didirikan berdasarkan asas pancasila. Artinya, organisasi ini benar-benar melaksanakan politik Soeharto, yakni, politik asas tunggal. Bahwa organisasi tidak boleh memakai asas selain Islam. Ini berarti MUI sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan pemerintah. Kemudian, MUI diposisikan sebagai payung umat Islam. Dalam artian, MUI dapat melindungi semua umat Islam.

Buya Hamka dalam pidatonya mengatakan bahwa menjadi MUI itu ibarat kue bika. Kue bika itu kalau masaknya terlalu panas dari atas, maka dapat menyebabkan gosong. Tetapi belum tentu matang. Akan tetapi kalau memanaskannya terlalu panas dari bawah, maka yang bawah gosong, tapi yang atas belum tentu matang. Itu simbolisasi dari beliau. Bagaimana kalau seorang ulama menjadi MUI yang dibentuk pemerintah, apakah MUI membela kepentingan pemerintah atau membela rakyat. Artinya dari simbolisasi itu yang ingin diharapkan bahwa prosesnya sama untuk membela negara dan untuk membela umat Islam, harus seimbang.

Buya Hamka menjabat selama 4 tahun (1975-1980). Mundurnya Buya Hamka karena perbedaan pandangan dengan Soeharto. Lalu, MUI dipimpin oleh KH Syukri Ghazali, seorang birokrat dari Departemen Agama dan memiliki latar belakang NU. Ia adalah ketua komisi fatwa pada masa Buya Hamka. Mundurnya Buya Hamka menunjukan bahwa betapa kuat kontrol pemerintah terhadap MUI. Sehingga MUI tidak bisa bersuara lain. Saat itu tejadi perbedaan pandangan antara Buya Hamka tentang bagaimana hukumnya umat Islam mengucapkan natal terhadap non muslim.  Pemerintah waktu itu menginginkan supaya fatwa itu dicabut, tapi Buya Hamka tidak ingin mencabut fatwa itu. MUI ada di bawah bayang-bayang pemerintah. Saat itu subsidi dari negara sangat besar.

Hal ini bisa dibayangkan, betapa ‘ngeri’nya latar belakang berdirinya MUI. Jadi wajar kalau saat ini banyak fatwa-fatwa aneh, yang dalam hemat penulis ‘tidak mutu’. Contoh sederhananya adalah labelisasi halal merk jilbab. Logikanya, memang pernah jilbab tidak halal?

***

Syafiq Hasyim juga membeberkan beberapa ciri MUI pada masa orde baru, dimana era Soeharto bertahta. Pertama, orientasinya adalah kepada pancasila. Kedua, memfungsikan diri sebagai payung. Yang mana bahasa simbolik payung adalah cuma bisa difungsikan dan dinikmati oleh satu pasangan, antara penguasa dan ulama’. Sementara tugas ulama’ yang sesungguhnya, sebagai  pengayom umat, malah tidak tersentuh sama sekali. Ketiga, lebih khidmah pada pemerintah dari pada ummat (khadimul hukumah). Fatwa yang dikeluarkan kebanyakan ‘pesanan’ pemerintah.

Pada masa reformasi, KH Ali Yafi mengatakan kepada Soeharto untuk turun. Akibat dari itu, bahwa tim 9 mendesak Pak Harto untuk mundur.

KH Ali Yafi memimpin dari tahun 1998-2002. Saat itu terjadi perubahaan. MUI harus merubah paradigmanya. Yang tadinya khodimul hukumah menjadi khodimul ummah. Yang tadinya sebagai “payung” pada masa itu, menjadi “tenda.” Yang mana tenda bisa difungsikan atau menjadi pengayom banyak orang.

Dasar MUI pada saat itu adalah syariat islam. Pada masa tersebut MUI mengalami penguatan. Dalam posisi ini, ada expansi, MUI mulai menekankan pembangunan ekonomi islam lalu membuat dewan syariat nasional, yang berfungsi mengawasi perbankan syariat. Mereka  juga melakukan LPPOM untuk obat dan makanan (melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produk itu).

MUI, sekarang pun mengeluarkan fatwa dalam akidah. Karena NU dan Muhammadiyah ‘menyerahkan’ itu kepada MUI, walaupun penyerahan ini tidak secara verbal. Sesat menurut MUI adalah kelompok-kelompok yang memenuhi 10 hal yang sudah ditentukan oleh MUI dan mereka tidak mau tabayun. Ada kategori sesat (menyalahi akidah), dan ada ketegori dosa (menyalahi fikih). Ini adalah problem karena pendefinisian sesat dilakukan oleh kelompok terbatas.

Karenanya, kehadiran MUI dewasa ini menurut saya harus kita krtisi bersama. Jangan sampai kita yang awam ini manggut-manggut dan sendiko dawuh dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Selain itu juga di dalam tubuh MUI juga banyak ormas, yang barangkali fatwa yang muncul tidak menutup kemungkinan akan ada kepentingan-kepentingan tertentu.

Dengan demikian, kita sebagai masyarakat sipil yang awam terhadap hukum, tidak lantas tergesa-gesa percaya dengan fatwa MUI. Bisa jadi, fatwa yang dikeluarkannya itu ada kepentingan terselubung. Mengingat, sekali ketok palu fatwa, dana cair, dan disitulah mereka yang bernama majlis ulama tersebut mendapatkan kucuran penghidupan.

Karenanya, sangat tidak etis ketika yang menyandang status ulama, namun pundi-pundi rupiah yang ia dapatkan hingga mengorbankan kemanusiaan dan kebhinekaan. Tentu, dengan fatwa sesatnya yang sesat.

Laelatul Badriyah. Penulis adalah aktifis di Komunitas Santri Gus Dur Jogja.

Sumber: http://www.gusdurian.net/id/article/headline/Problematika-Syariatisasi-MUI-Penuh-Problem/

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top