Gus Dur dalam Pena

Gus Dur, Islam, dan Republik

©istimewa

©istimewa

Oleh: Syaiful Arif*

Beruntung kita memiliki tokoh seperti almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebab di tengah kegamangan umat Islam meletakkan hubungan agama dan negara, ia menghadirkan perspektif baru dalam konteks Islam, politik dan republik. Perspektif baru yang dimaksud merupakan alternatif dari kritiknya atas tiga pendekatan dalam politik Islam. Pertama, pendekatan klasik. Dalam Beberapa Aspek Teoritis dari Pemikiran Politik dan Negara Islam, Gus Dur mengritik pemikiran Islam klasik (Sunni) yang terlalu negara-sentris dan sarwa hukum. Bagi pendekatan ini, hal terpenting dari politik adalah negara, dan inti darinya ialah hukum Islam. Maka pendekatan ini langsung mengabaikan pemikiranpolitik di dalam pemikiran kenegaraannya

Artinya, tidak pernah ditanyakan, “Untuk apa negara didirikan dan mengapa rakyat harus patuh kepadanya?”Ini merupakan pertanyaan yang digali oleh pemikiran (filsafat dan etika) politik, yang raib dalam pandangan tokoh klasik seperti Imam al-Mawardi. Bagi al-Mawardi, persoalan terpenting dari negara adalah imam (pemimpin), sehingga yang perlu dirumuskan ialah syarat sah atas kepemimpinannya. Hal ini merupakan kelemahan mendasar teori politik Sunni yang menggunakan analogi (qiyas) atas preseden sejarah Islam, di mana para sahabat Nabi Muhammad hanya memikirkan pemilihan khalifah, tanpa membangun konstitusi, sistem politik dan hubungan negara dengan rakyat (Wahid, 1986:2).

Kedua, pendekatan formalis yang ingin mendirikan Negara Islam modern sebagai respon atas hadirnya negara-bangsa (nation-state). Sebenarnya pendekatan ini memiliki asumsi sama dengan pemikiran klasik, karena ia menghendaki “negara hukum Tuhan” (hakimiyatullah). Misalnya, Abul A’la al-Maududi yang merumuskan tiga pilar politik Islam; tauhid, risalah dan khilafah. Tauhid artinya tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Allah, yang dihadirkan melalui risalah Nabi (syariah) dan mewujuddalam khilafah. Perseteruannya dengan nilai-nilai politik modern membedakan pendekatan ini dari pemikiran klasik, sehingga menggesernya ke kutub ekstrim, bahkan teroristik.

Ketiga, sekularis yang memisahkan agama dari negara. Dalam hal ini, Gus Dur mengritik pemikir Mesir, Ali Abdur Raziq yang mendakwahkan sekularisasi. Ini bermasalah sebab bagi Gus Dur, memisahkan Islam dari politik berarti memangkas aturan normatif yang terdapat dalam hukum Islam. Dari sini terlihat bahwa Gus Dur memang sepakat dengan pemisahan agama dari negara, namun menolak perceraian Islam dari politik. Mengapa? Karena politik bukan an sich negara, sehingga wilayah politik Islam lebih luas dari Negara Islam. Memisahkan Islam dari negara tidak berarti menghapus peran agama ini dari wilayah politik. Inilah yang unik dari Gus Dur yang menghadirkan perspektif baru.

Hakikat Politik

Pertanyaannya, bagaimana menegakkan hukum Islam tanpa melalui Negara Islam? Jawab Gus Dur melalui dua hal; (1) formalisasi partikel hukum Islam (waris, wakaf, nikah dan haji) dalam kerangka hukum nasional, (2) penegakan syariah sebagai etika sosial di masyarakat.

Dengan demikian, atas kebutuhan menerapkan syariah melalui negara, Gus Dur sepakat dengan yang terjadi di Indonesia, yakni penerapan syariah minimalis di bawah naungan hukum nasional. Selebihnya, menegakkan nilai-nilai syariah sebagai etika sosial Islam. Dari sinilah ontologi politik Islam itu dirumuskan, melalui dua langkah. Pertama, menafsirkan kata rahmat dalam tugas kerahmatan Nabi Muhammad sebagai kesejahteraan. Sehingga Surat al-Anbiya’:107, “Wamaarsalnaka illa rahmatan lil ‘alamin, menjadi bermakna, “Tidak Kami utus engkau Muhammad, selain sebagai penebar kesejahteraan bagi semesta alam”. Rahmat yang awalnya bermakna kasih, diberi muatan politik oleh Gus Dur menjadi kesejahteraan.

Kedua, perlunya sistem politik demokratis untuk mewujudkan tujuan utama syariah (maqashidal-syari’ah) yang merujuk pada perlindungan atas lima hak dasar (ushul al-khamsah) manusia; hak hidup, beragama, berpikir, keturunan dan kepemilikan. Artinya, maqashid al-syari’ah hanya bisa tegak melalui demokrasi, sehingga yang dibutuhkan bukan Negara Islam yang “membela hukum Tuhan”, melainkan negara demokratik yang mewujudkan perintah humanistik Islam.

Dalam kerangka iniGus Dur merumuskan hakikat politik Islam dalam hubungan trilogis antara syura (demokrasi), ‘adalah (keadilan) dan musawah (persamaan). Artinya, tujuan politik  Islam ialah keadilan sosial dan persamaan hukum yang ditegakkan melalui demokrasi. Dalam konteks inilah Gus Dur merumuskan definisi demokrasinya menjadi: demokratisasi politik menuju struktur masyarakat berkeadilan. Ujung dari demokrasi politik (pemenuhan hak sipil-politik) adalah tegaknya demokrasi sosial (pemenuhan hak sosial-ekonomi).

Pandangan yang menekankan hakikat politik daripada lembaga dan aktivitas kenegaraan ini yang mendekatkan Gus Dur dengan tradisi republikanisme. Sebagaimana diketahui, tradisi pemikiran yang digagas oleh Philip Pettit (1997) ini menyerukan proses kembali pada hakikat politik, yakni kebaikan bersama (res publica). Ia berangkat dari idealitas polis di Yunani Kuno, di mana warga negara terlibat mewujudkan res publica demi peningkatan martabat manusia.

Republikanisme berakar pada pemilahan Aristoteles atas res publica (kebaikan bersama) dan resprivata (kepentingan pribadi). Pemilahan ini menempatkan politik sebagai etika, sehingga kepenuhan kemanusiaan terletak pada perwujudan kebaikan bersama. Gus Dur pernah membaca pemikiran Aristoteles ini dalam bukunya, Etika Nicomachea melalui terjemahan Ibn Rusyd. Dari sana bisa dipahami mengapa Gus Dur menyamakan politik dengan etika, sehingga politik Islam merupakan praksis dari etika sosial Islam.

Dalam konteks ini keselarasan pemikiran Gus Dur dengan republikanismeterletak dalam dua domain. Secara teoretik, keduanya menekankan hakikat politik sebagaimana termaktub di atas. Sedangkan secara praktik, keduanya mengembangkan praksis “agama publik” (public religion). Dalam republikanisme, agama memiliki nilai-nilai kepublikan yang mendorong politik demokratis. Ini yang dipraktikkan Gus Dur terutama melalui Nahdlatul Ulama (NU). Sejak dekade 1980 hingga kini, organisasi tradisionalis ini menjadi model gerakan sipil Islam (civilIslam) di Indonesia. Penggeraknya tentulah Gus Dur yang menempatkan Islam sebagai “agama publik”, pengembang kepublikan vis a vis hegemoni negara. Pada titik inilah, meskipun Gus Dur bukan pioneer gagasan republik -seperti Bung Hatta- namun ia meletakkan dasar bagi suatu “republikanisme Islam”.

Warisan Pengembangan

Dari sini terpahami bahwa Gus Dur mewariskan pengembangan pemikiran dan praktik politik Islam. Pertama, perumusan politik Islam berbasis maqashid al-syari’ah. Ini untuk memperbaiki pendekatan fikih tradisional yang legitimatif terhadap realitas politik, juga mengganti “negara syariat”kaum fundamentalis yang ditegakkan melalui pedang. Kedua, perumusan di atas akan melahirkan konsep kepublikan (al-maslahat al-‘ammah)dalam Islam, di mana agama ini meletakkan domain politiknya di ruang publik demokratis, bukan kekuasaan negara. Ini untuk merevisi tesis sekularisme yang phobia dengan masuknya agama ke ruang publik.

Ketiga, pergeseran praktik politik Islam dari pendirian Negara Islam kepada pengawalan republik. Yang dimaksud republik di sini tidak hanya bentuk negara melainkan substansi politik, res publica. Pengawalan republikan ini akan mengarahkan praktik kenegaraan dan demokrasi sesuai tujuan politik. Sebab negara tanpa spirit republik akan melahirkan tirani penindas rakyat. Demikian demokrasi minus nilai republikan akan membuahkan prosedur politik yang membajak kebaikan bersama. Konsen kepada republik, dan bukan Negara Islam, akan menyelamatkan umat Islam dari kesadaran palsu (false consciousness) yang berjuang “mendirikan bentuk” negara, namun abai dengan tujuan politik.

 

*Syaiful Arif. Penulis adalah Dosen Mata Kuliah Pemikiran Gus Dur, Pascasarjana STAINU Jakarta

Tulisan ini sepenuhnya diambil dari http://www.gusdurian.net/id/article/pilihan-redaksi/Gus-Dur-Islam-Republik/

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top