Pena Gus Dur

Islam: Pribadi dan masyarakat

gusdur1Oleh: Abdurrahman Wahid

Sejarah perkembangan Islam di manapun juga, senantiasa memperlihatkan jalinan antara dua hal, yaitu sistem indi­ vidu (perorangan) dan sisi kemasyarakatan (sosial). Kedua hal itu harus dimengerti benar, kalau kita menginginkan penge­ tahuan mendalam akan agama tersebut. Kalau hal ini telah di­ laksanakan, maka akan kita lihat beberapa kemungkinan untuk pengembangan lebih jauh. Tentu saja ada yang menyanggah pendirian tersebut, dengan dalih Islam telah sempurna, dan ti­ dak memerlukan pengembangan. Pendapat tersebut perlu diuji kebenarannya, agar kita memperoleh gambaran lengkap tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan kata lain, sebenarnya kita saat ini memerlukan skala prioritas yang lebih jelas, dalam menatap masa depan.

Memang kitab suci al-Qurân tidak pernah secara jelas membagi kedua masalah itu (individu dan sosial) dalam kan­ dungannya. Seluruhnya bersandar pada kemampuan kita me­ mahami kitab suci tersebut, mana yang merupakan perintah (khittah) untuk perorangan, dan mana yang untuk masyarakat. Seluruhnya bergantung atas penafsiran kita. Umpamanya saja firman Allah Swt yang menyatakan: “Dan Ku-jadikan kalian ber- bangsa­bangsa dan bersuku­suku bangsa agar saling mengenal (wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâila lita’ârafû)” (QS al-Hujurât [49]:13). Jelas di situ, yang dimaksudkan umat manusia secara keseluruhan, dan yang dikehendaki adalah kenyataan yang tidak tertulis: persaudaraan antara sesama manusia.

Dalam kitab suci al-Qurân terdapat sebuah ayat yang sa- ngat penting yang berbunyi: “kawinilah apa yang baik bagi ka­ lian, daripada wanita­wanita, dua, tiga atau empat orang wanita (tetapi) jika kalian takut tidak dapat (bersikap) adil, maka hanya seorang (istri) saja (fankihû mâ thâba lakum min an-nisa matsnâ wa tsulâtsâ wa rubâ’a wa in khiftum an lâ ta’dilû fa wâhidah)” (QS al­Nisa [4]:3).1 Jelas ini merupakan perkenan, bukan perin­ tah. Karena itu, ia bersifat perorangan karena tidak dapat dilaku­ kan generalisasi, itupun harus dirangkaikan dengan kenyataan, siapakah yang menentukan poligami itu adil? Kalau pihak lelaki, berapa orang perempuan pun akan tetap dirasa “adil”. Sedan­ gkan bagi perempuan, masalah keadilan itu bersangkut paut dengan rasa keadilan secara “normal”, tentu lebih banyak kaum perempuan yang merasakan poligami itu tidak adil.

Dengan kemampuan memilih dan membedakan mana yang bersifat individual, dari hal yang bersifat kemasyarakat­ an (kolektif) jelas peranan menggunakan akal dan pikiran kita menjadi sangat besar. Dalam khasanah pemikiran ini, salah satu adagium “harta warisan“ yang dipakai NU sebagai patokan adalah: “memelihara apa yang baik dari masa lampau, dan meng­ gunakan hanya yang lebih baik yang ada dalam hal yang baru (al-muhâfadzatu’ala al-qadîmi al sâlih wa al akhdzu bi al jadîd al-ashlah).”2

Terkadang, sebuah kewajiban agama memiliki dua sisi itu, yaitu sisi individual dan sisi kolektif sekaligus, yang menjadi­ kan kita sering lupa bahwa perintah agama dapat saja memiliki kedua dimensi tersebut. Umpamanya saja, kewajiban berpuasa, yang semula diperintahkan sebagai sesuatu yang bersifat indi­ vidual, perintah Allah Swt: “Diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa, seperti juga diwajibkan atas kaum­kaum sebelum ka­ lian (kutiba ’alaikum al-shiyâm kamâ kutiba ’ala ladzîna min qablikum)” (QS al­Baqarah [2]:183). Perintah yang sepintas lalu bersifat individual ini pada akhirnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin, sebagai kewajiban semua orang Islam. Dengan demikian, kita harus mampu mencari yang kolektif dari sumber­ sumber tertulis (dalil naqli).

Dalam perintah Nabi yang tertulis saja, yang membawakan sebuah kecenderungan baru, terkadang kita sulit untuk mem­ bedakan atau menetapkan, mana yang berwatak kolektif dan mana yang individual. Sebagai contoh, dapat dikemukakan ada­ nya adagium: “Carilah ilmu dari buaian hingga ke liang kubur (uthlub al-ilma min al-mahdi ila al-lahdi).” Memang hal itu ada­ lah kerja terpuji, tetapi tidak jelas dalam ungkapan ini, apakah kewajiban yang timbul itu berlaku untuk perorangan seorang muslim ataukah bagi sekelompok kolektif kaum muslimin? Jika diartikan sebagai kewajiban kolektif, bagaimanakah halnya de­ ngan mereka yang tidak bersekolah? Benarkah mereka termasuk orang­-orang bersalah?

Kejelasannya tidak dapat dicapai dengan ungkapan harfi- yah (literalis), karena tidak akan tercapai kesepakatan kaum muslimin tentang “kewajiban” bersekolah. Tapi apakah tanpa kesepakatan itu, lalu orang tidak berhak mendapat pendidikan? Dalam keadaan tiadanya kesepakatan tentang suatu hal, maka seseorang dapat mengikuti pendapat wajib bersekolah, sama hal­ nya seperti orang yang mengikuti pendapat tidak wajib berseko­ lah. Apakah sesuatu itu merupakan kewajiban universal ataukah kewajiban fakultatif? Dapat dikemukakan sebagai contoh menge­nai hal ini, yaitu adanya ungkapan populer “mencintai tanah air adalah sebagian (pertanda) dari keimanan (hubbu al-wathan min al-îmân).”3 Tidak jelas apa wujud “kewajiban” mencintai tanah air yang menjadi tanda keimanan seseorang itu? Apakah ini berarti kewajiban memasuki milisi untuk mempertahankan tanah air, atau bukan? Untuk itu, diperlukan penjelasan dengan menggunakan akal, sehingga sumber tertulis (dalil naqli) mau­ pun keterangan rasional (dalil aqli) dapat digunakan bersa­maan.

Terkadang, sebuah ucapan yang secara harfiyah tidak me- nunjukan suatu arti khusus, dapat saja secara rasional diberi arti sendiri oleh kaum muslimin. Contohnya, adalah ucapan Nabi Muhammad Saw: “Tuntutlah ilmu pengetahuan hingga ke (ta­ nah) Tiongkok (uthlub al-ilma walau bi al-shîn).”4 Ungkapan ter­ sebut hanya menunjuk kepada perintah menuntut pengetahuan hingga ke tanah Cina, namun para ahli hadis memberikan arti lain lagi. Menurut mereka, yang dimaksudkan oleh ungkapan Nabi Muhammad Saw tersebut jelas­jelas menunjukan, kewajib­ an mempelajari ilmu pengetahuan non­agama juga. Bukankah di tanah Tiongkok waktu itu belum ada masyarakat muslim sama sekali? Bukankah ini secara teoritik, pemberian kedudukan yang sama di mata agama, antara pengetahuan agama (Islamic stu- dies) dan pengetahuan non­agama? Perumusan sikap oleh para ahli agama Islam tersebut, yaitu kewajiban menuntut disiplin ilmu non­agama, memberikan kedudukan yang sama diantara keduanya.

Di lihat dari berbagai pengertian, seperti diterangkan di atas, jelaslah bahwa ribuan sumber tertulis (dalil naqli), baik berupa ayat­ayat kitab suci al­Quran maupun ucapan Nabi Mu­ hammad Saw, akan memiliki peluang­peluang yang sama bagi pendapat­pendapat yang saling berbeda, antara universalitas se­buah pandangan atau partikularitasnya di antara kaum muslimin sendiri. Dengan demikian, menjadi jelaslah bagi kita bahwa per­ bedaan pendapat justru sangat dihargai oleh Islam, karena yang tidak diperbolehkan bukannya perbedaan pandangan, melain­ kan pertentangan dan perpecahan. Kitab suci kita menyatakan: “Berpeganglah kalian kepada tali Allah secara menyeluruh, dan janganlah terpecah­belah/saling bertentangan (wa’ tashimû bi habli Allâh jamî’an walâ tafarraqû)” (QS Ali Imran [3]:103).

Ini menunjukkan lebih jelas, bahwa perbedaan pendapat itu penting, tetapi pertentangan dan keterpecah­belahan adalah sebuah malapetaka. Dengan demikian, nampak bahwa perbe­ daan, yang menjadi inti sikap dan pandangan perorangan harus dibedakan dari pertentangan dan keterpecah­belahan dari se­buah totalitas masyarakat. Mudah untuk mengikuti ayat kitab suci tersebut, bukan?

1 Ayat ini sering dimunculkan “terpotong” sehingga difahami secara par­sial dengan tanpa melibatkan pesan ketuhanan sebelum ayat ini. Jika difahami secara lengkap dengan melibatkan setting yang ada di sekitarnya (ma haula an-nushus/ around the texts), ayat ini sebenarnya merupakan penghormatan yang tinggi terhadap martabat perempuan. Sebelum ayat ini diturunkan, lelaki Arab memiliki budaya mengawini wanita dalam jumlah yang tak terbatas. Ke­ mudian dirubah oleh ayat Allah itu dengan grafik menurun yaitu dari seratus, lima puluh, lima belas, sepuluh hingga menjadi empat istri. Belum lagi jika di­ gelar diskursus tentang “in” (jika) dalam ayat ini yang sangat berbeda dengan frame “idza” dimana “in” akan menunjuk sesuatu yang sulit bahkan mustahil terjadi.

2 Jargon ini tidak diketahui secara pasti siapa “al-muassis al-awwal”nya, karena dalam tradisi keilmuan klasik tidak pernah muncul jargon indah ini. Sebenarnya adagium ini akan lebih indah lagi jika ada penambahan “al-ijadbil jadid al-ashlah/ menciptakan sesuatu yang baru dan tidak hanya sebagai “konsumen” barang baru. Sebenarnya kebanyakan komunitas muslim masih terhenti pada “al-muhafadlatu ala al-qadim al-salih/ menjaga warisan­waris­ an yang lama” dengan bernaung dibawah label “as-salaf as-salih” tanpa berani melangkah progresif dalam memahami peta nazariyatul makrifah/epistemology.

3   Statemen ini sering dianggap oleh sebagian orang sebagai sebuah pesan kenabian (Hadis), padahal berdasarkan penelitian hadis tidak pernah ada sumber hadis­-hadis yang muktabar baik al-kutub al-tis’ah (Kitab hadis sembilan: Bukhari, Muslim, Nasa’i, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta’ dan Sunan Ad-Darimy) atau pun di luar kitab-kitab tersebut yang melansir pesan kenabian ini. Menganggap statemen ini sebagai sebuah hadis merupakan sebuah kesalahan metodologis yang tidak bisa dibenarkan oleh rambu­-rambu ulumul hadis.

4 Hadis dlaif ini diriwayatkan oleh Al­Uqaili dalam Al-Dlu’afa, Baihaqi dalam Sya’bu al-Iman dan Ibnu ‘Ady dalam Al-Kami. Lihat Jalaludin Suyuti, Al-Jami’ Al-Saghir, I:44.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top