Celoteh Santri Gus Dur

Pilkada Serentak dan Isu Minoritas

Oleh: Agung Hidayat Aziz*

Pada tanggal 9 Desember kemarin, saya pribadi bersyukur ketika melihat kesuksesan pilkada serentak yang dilakukan di 269 daerah di seluruh Indonesia. Rasa bersyukur saya yang utama adalah bahwa pilkada kemarin relatif berjalan aman dan damai. Walaupun tidak bisa dipungkiri, di beberapa daerah tertentu sempat terjadi konflik yang memanas. Namun hal tersebut tidak sampai merembet ke daerah lain sehingga terjadi perpecahan dalam skala nasional.

Dalam tulisan ini, penulis ingin memberikan beberapa catatan terkait pilkada serentak kemarin. Karena sejauh yang penulis amati, keriuhan pilkada serentak kemarin tidak menyuguhkan perspektif segar pada proses berdemokrasi kita. Hal itu bisa dilihat bagaimana gelaran kampanye yang dilakukan tidak pernah berubah, tetap mengandalkan keramaian, hiruk-pikuk massa, sensasionalitas dan persaingan-persaingan yang tidak sehat; black campaign dan money politics. Tidak ada perspektif baru yang saya lihat selain waktu pengadaannya yang bersamaan, sehingga dinilai mampu menciptakan efisiensi penggunaan anggaran negara. Namun, isu atau cara berkampanye sama saja. Wacana yang ditimbulkan dari visi-misi calon kepala daerah juga itu-itu saja.

Tren berkampanye setiap calon kepala daerah saat ini biasanya berkutat seputar masalah ekonomi. Seperti peningkatan kesejahteraan, kemandirian daerah atau yang paling canggih soal efisiensi birokrasi dan penindakan tegas korupsi. Untuk poin terakhir tampaknya tengah populer digaungkan banyak calon kepala daerah. Mungkin ini bentuk respon dari geliat KPK yang tengah gemar menggunakan laporan BPK untuk menelisik korupsi di “kerajaan-kerajaan” kecil tersebut.

Prestasi penindakan tegas korupsi oleh KPK terbilang sukses. Isu Korupsi semakin kencang dan terus menjadi wacana utama nasional serta memengaruhi isu di daerah pula. Korupsi sudah menjadi dosa besar bagi anggapan publik, yang gemas melihat banyak berita di media massa secara rutin meliput praktik korupsi pejabat negara. Seperti fenomena Papa Minta Saham, yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Tidak heran, bila kemudian ada opini hukuman mati sebagai tindakan hukum paling tegas untuk para koruptor. Katanya sih meniru negara tetangga jauh sana yang terkenal piawai berdagang. Negara Tirai Bambu yang dikenal otoriter, tidak demokratis dan gemar mengamputasi perjuangan HAM dalam negerinya sendiri.

Sementara persoalan hak-hak kaum minoritas tampaknya belum menjadi sorotan utama. Penggalakan sikap toleran dan dialog antar agama di tengah masyarakat juga tidak menjadi agenda utama calon kepala daerah kita. Coba kita lihat dan amati bersama, pernahkah kita melihat dan mendengar kampanye yang menyinggung soal pembelaan kepada kaum minoritas? Padahal, banyak persoalan domestik di tingkat daerah soal hak kaum minoritas yang perlu menjadi perhatian utama.

Seperti kasus komunitas Syiah Sampang di Madura. Dimana komunitas mereka sampai saat ini masih terusir dari tanahnya sendiri. Negara tidak hadir dan peduli dalam memberikan perlindungan kepada mereka. Lihat juga betapa sulitnya jemaah Ahmadiyah untuk beribadah. Sebagian dari mereka diintimidasi dan dilarang membangun tempat beribadah dan sarana pendidikan. Kebebasan mereka untuk melakukan kegiatan beragama yang diamanatkan oleh konstitusi di negara ini tampaknya tinggal bual belaka. Sementara ada pula pimpinan daerah yang dengan penuh arogansi menuduh mereka; Syiah dan Ahmadiyah, sesat dan melarang aktivitas keduanya di daerah pimpinannya tersebut.

Kemana Isu Pembelaan Minoritas?        

Kasus dan konflik fisik akibat pelanggaran hak-hak kaum minoritas ini merupakan fenomena yang kian hangat pasca reformasi. Saat Orde Baru (Orba) teror bagi kaum minoritas tidak marak terjadi dan diberitakan. Negara sebagai aktor muncul dalam wujud yang represif, sehingga tirani dari kelompok mayoritas tidak bisa hadir seenaknya.

Barangsiapa yang bikin gaduh dianggap mengancam stabilitas negara. Protes sedikit saja sudah dianggap makar. Kita tentu tidak mau itu terulang kembali. Orba layaknya Dark ages (Zaman Kegelapan) bagi bangsa ini ialah trauma buruk dalam hidup berdemokrasi kita sekarang. Waktu itu, banyak para aktivis yang hilang, entah di mana mereka dikebumikan.

Sayangnya, isu soal pengawalan hak minoritas tampaknya tidak terbawa dalam agenda reformasi. Masyarakat terlanjur marah dan jengkel dengan kelakuan para pejabat Orba yang hobi memperkaya diri sendiri lewat praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Tindakan korupsi dianggap biang dari tidak meratanya pembangunan. Kolusi dan nepotisme membuahkan birokrasi yang kolot dan tidak transparan serta perekenomian yang diciderai dari topangan pinjaman.

Jadi, bila bicara soal melawan korupsi, saat ini dianggap sebagai bentuk janji keseriusan seorang calon pejabat dalam mengelola pemerintahan. Hal tersebut menjadi patokan utama dalam melihat visi-misinya saat pencalonan di pemilihan umum. Sementara persoalan memenuhi kebutuhan hak kaum minoritas belum menjadi agenda utama.

Dengan pertimbangan, bicara soal isu kaum minoritas dianggap tidak mampu menjaring suara banyak dari pihak mayoritas. Sementara faktor utama untuk memenangkan laga pemilihan umum harus menjaring suara sebanyak-banyaknya. Sehingga, memberikan pendidikan politik dan sikap toleran dianggap tidak terlalu penting dan dapat dikesampingkan.

Selain itu, jika berbicara melindungi hak minortas, maka dinilai dapat memancing sensitivitas masyarakat kita yang terbiasa hidup stabil, konservatif, dan gampang terusik saat melihat perbedaan disekitarnya. Maka agenda melindungi hak kaum minoritas ini tidak pernah terlaksana bahkan jarang disuarakan para pejabat di daerah. Jadi jangan heran apabila di setiap saat, isu agama dan kaum minoritas selalu saja terjadi.

Dalam Islam seorang pemimpin dinilai kapabel jika mampu melindungi siapapun dalam tanah yang ia pimpin. Bahkan kalau tanaman atau hewan merasa terdzalimi, pemimpin itu sudah dikatakan dzalim. Rasulullah sendiri sudah mencontohkan lewat piagam madinah. Dimana Ia menjadi pemrakarsa akan pencapaian menghargai, mengakui keberagaman serta hak asasi manusia pertama di peradaban manusia. Umat Islam dan Yahudi di Madinah dapat hidup berdampingan dan rukun, meskipun kepemimpinan didampuk oleh orang Islam dan secara kuantitas menguasai populasi kota.

Kaum minoritas dapat dikatakan sebagai “orang lemah” posisi tawarnya dalam kehidupan bernegara. Pemimpin yang menjiwai Islam sebagai rahmatan lil’alamin sudah seharusnya berusaha untuk menjaga hak-hak mereka tanpa prasangka buruk. Karena Tuhan mencintai kerukunan ketimbang perselisihan diantara umat manusia. Amanat Tuhan di dalam QS. Al-Isra’ (17): 70 pun menyatakan bahwa siapapun yang merasa anak cucu Adam, tanpa dibedakan jenis kelamin, etnik, agama, baik dari kelompok mayoritas maupun dari kelompok minoritas, wajib dimuliakan. Sehingga tidak boleh ada unsur pemaksaan di dalam beragama. Wallahu’alam bishawab.

Agung Hidayat Aziz. Penulis adalah pegiat Komunitas Santri Gusdur

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top