Celoteh Santri Gus Dur

Membela, Dibelot

Oleh Cucu K Kaliwangsa[1]

 

gus dur celana pendek istanaJudul di atas—yang mungkin terkesan absurd—akan saya uraikan dari coretan sederhana ini.

“Media pun aset kita. Kita lama memperjuangkan kebebasan pers, dengan menerima resiko jatuhnya banyak korban. Jadi biarlah mereka bebas sekarang

kata Gus Dur dalam sebuah buku yang ditulis Mohammad Sobary berjudul Jejak Guru Bangsa: Mewarisi Kearifan Gus Dur.

Mendapat tema tentang Gus Dur dan Media Massa membuat saya cukup tertantang. Walau seringkali terlibat di aktivitas pers, pengetahuan saya mengenai hubungan Gus Dur dengan media massa kurang begitu luas. Sebatas tahu dari bacaan-bacaan di beberapa buku dan internet. Sementara tanggung jawab saya di tema ini, saya perlu menggali hubungan Gus Dur dengan media massa. Entah hubungan mana yang perlu ditekankan sebab hubungan keduanya bisa dilihat dari berbagai angle. Di tulisan ini pun, di tengah kedangkalan pengetahuan saya, saya tidak membatasi pilih angle yang mana.

Pertama-tama saya tertarik membincangkan keterlibatan Gus Dur dalam sebuah produk media massa atau pers. Dan setelah saya telusuri, ternyata Gus Dur juga sempat aktif menjadi wartawan di Horizon dan Budayaan Jaya. Saya kurang tahu apakah kedua media tersebut masih ada hingga kini. Majalah Horison yang masih ada pun menggunakan huruf “s” bukan “z”.

Pada massa mudanya, Gus Dur hidup dari hasil menulis di media massa. Tulisan-tulisan kritis Gus Dur di berbagai surat kabar membuat namanya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Gus Dur menulis berbagai tema, mulai sosial, ekonomi, politik, keislaman dan lain sebagainya. Jumlah tulisan Gus Dur berupa artikel dan esai ini mencapai ribuan. Tulisan-tulisan tersebut kemdian dikumpulkan oleh para pengikutnya menjadi sebuah buku.

Bagi Gus Dur, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak semua orang. Ia tidak setuju dengan pembredelan yang dilakukan oleh Orba terhadap media-media yang beroposisi dengannya. Sebab fungsi-fungsi pers akan bisa berjalan jika pers tidak mendapat intervensi. Pers harus bebas dari berbagai macam kepentingan politik. Singkat kata, Gus Dur adalah sosok yang mengagungkan kebebasan pers. Sebagai wujudnya, Gus Dur membela Arswendo Atmowiloto saat tabloid Meteor menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh terpopuler nomor 11. Bagi Gus Dur, kalau pun Arswendo keliru, pembredelan dan hukuman tidak layak diberikan. “Kalau tidak setuju ya gak usah beli korannya. Gitu aja kok repot,” kata Gus Dur waktu itu. Ketika menjabat sebagai presiden pun, Gus Dur membubarkan biang kerok pembredelan yaitu Departemen Penerangan.

Pembubaran Departemen Penerangan membawa banyak konsekuensi. Beberapa kosnekuensi justru mengancam eksistensi Gus Dur sebagai penguasa. Kemunculan media-media yang sebelumnya tiarap menjadi tidak terkendali. Ironisnya, banyak media yang mengkritik keras pemerintah. Tidak hanya mengkritik, bahkan beberapa di antaranya mengejek. Filter informasi yang bisa dilakukan di era Orde Baru, tidak lagi bisa dilakukan di era Gus Dur. Gus Dur membuka lebar informasi, baik yang ‘perlu’ diketahui, atau pun yang ‘tidak perlu’ diketahui. Dalam bahasa sederhananya, tabu.

Semasa Departemen Penerangan ada, seluruh isi media berada dalam pengawasannya. Setelah dibubarkan, praktis media-media menjadi tidak punya ‘polisi’ pengawas. Media-media yang awalnya tiarap pada masa Orba, perlahan mulai menunjukkan ‘watak’ aslinya. Media-media yang berisi konten porno, seronok dan sejenisnya yang dulu tidak bebas terbit, semakin berani. Andy F. Noya bercetus dalam sebuah wawancaranya, bahwa maraknya media-media porno adalah dosa Gus Dur. Tuduhan itu kemudian dijawab Gus Dur dengan kalimat, “Ya medianya yang dosa.” Gus Dur mengatakan bahwa yang dilakukannya adalah menjamin kebebasan pers. Hal tersebut sesuai dengan konstitusi.

Namun sayangnya, kebebasan yang diimpikan Gus Dur agaknya kurang berjalan sebagaimana harapan. Di saat kebebasan berekspresi digaungkan, media justru digunakan sebagai sarana politik. Entah kebetulan atau tidak, pemilik media juga orang yang hobinya berurusan dengan politik, atau bahkan menjabat sebagai ketua politik. Nyaris hanya Indosiar dan SCTV (Dirut Imam Sudjarwo) yang tidak tersentuh secara langsung dengan politik. Di sini muncul sebuah pertanyaan, apakah politik salah satu unsur kebebasan berpikir dan berekspresi?

Ya, itulah konsekuensi sebuah kebebasan. Menarik ketika suatu sore yang indah, saya mendengar seorang teman Gusdurian bernama Ahmad Ghozi menjelaskan, bahwa Gus Dur mengatakan urusan media bukan wilayah negara. Media massa adalah milik rakyat yang memang segalanya berada di tangan rakyat (duh, redaksinya kayak periwayatan hadits, ya). Jika tidak setuju dengan konten sebuah media, maka yang dilakukan bukanlah membredel atau menyensor sekenanya, tetapi melakukan apa yang kini masyhur disebut sebagai literasi media.

 

Media dan Lengsernya Gus Dur

Kebebasan yang telah diberikan Gus Dur pada media ternyata membuat dirinya tak luput dari serangan. Dalam laporan Andreas Harsono dkk berjudul Kecepatan, Ketepatan, dan Perdebatan (Pantau, 2001), diceritakan bagaimana dilengserkannya Gus Dur dari jabatan presiden tidak luput dari peran media—utamanya media elektronik—yang tidak melakukan ‘pembelaan’ terhadap Gus Dur. Pembelaan yang saya maksud—sesuai pemahaman saya terhadap laporan tersebut—tentu bukan seperti pembelaan TVRI terhadap Soeharto di masa Orba yang membabi buta. Paling tidak, pembelaan ini diartikan dengan media massa tidak memancing kegaduhan yang semakin meruncing. Pada saat isu impeachment Gus Dur memanas, media massa justru turut ‘menyumbang’ suara terhadap pelengseran Gus Dur dengan cara melakukan peliputan atau pun pemilihan narasumber yang tidak berimbang. Rata-rata media, khususnya tv, mendatangkan narasumber yang anti-Gus Dur.

Hal ini memancing kegeraman orang yang pro-Gus Dur seperti Mohamad Sobary. Dalam tulisannya, ia menulis sebuah paragraf sebagai berikut:

Kita heran melihat media—media lama yang sebelumnya sangat menjaga cara mengartikulasi kritik—tiba-tiba juga banyak yang ikut berubah. Orang per orang di dalamnya juga berubah. Bergabungnya anak-anak baru, hasil recruitmen baru, turut menentukan perubahan itu. Di televisi apalagi. Di sana, media ditandai oleh kedangkalan. Mungkin kedangkalan lebih bagus untuk menjadi nama bagi semua media elektronik, terutama televisi yang bangga akan keberanian mereka mengkritik atau mengejek. Juga dalam menyajikan acara berisik, yang sama di semua stasiun televisi. Media baru, yang betul-betul lahir di zaman bebas dan tak merasakan kegetiran di zaman penindasan, luar biasa dahsyatnya. Jumlahnya ratusan, dan semua sedang puber, senang gagah-gagahan, tanpa sikap “politik” yang memadai.’

Kegeraman Sobary tidaklah berlebihan melihat media yang tidak berjalan sebagaimana fungsinya dalam menampilkan sosok Gus Dur. Dalam membangun opini, seringkali media kurang bijak dan tidak memperhatikan proporsionalisme. Media sangat terlihat memojokkan Gus Dur. Dalam laporan Andreas Harsono, dicontohkan bagaimana ketika mengadakan polling. Salah satu contoh telepolling televisi dibuat dengan pertanyaan: Setujukah Anda, apabila dekrit yang dikeluarkan presiden disebut sebagai inkonstitusional? Polling itu diadakan pada 17 Juli 2001 pukul 18.00-18.50. Jumlah penelepon 1351 (85 persen dari Jakarta dan 15 persen luar Jakarta). Hasilnya setuju 81,65 persen, tidak setuju 16,80 persen, dan tidak peduli 2,15 persen.

Atmakusumah Astraatmadja dari Dewan Pers berpendapat polling macam ini memang cacat. Sebab, polling tersebut dianggap sebagai representasi suara masyarakat secara keseluruhan. Padahal sebagaimana data yang dipaparkan, 85% jumlah penelfon berasal dari ibu kota.

Dari sisi pemberitaan, media saat itu tidak memperhatikan aspek akurasi, yang ini sempat membuat Gus Dur marah besar. Ceritanya ada seorang wartawan yang berasumsi adanya jalinan kerjasama antara Gus Dur dan Rachmawati yang sama sekali tidak benar alias tidak akurat. Padahal, sebagaimana saya kutip dalam laporan Andreas, Bill Kovach dan Tom Rosentiel mengatakan esensi jurnalisme adalah verifikasi. Boleh cepat tapi jangan meninggalkan esensinya. Itulah kelemahan kebanyakan media Indonesia. Banyak wartawan yang melontarkan pertanyaan tolol karena tak melakukan verifikasi lebih dulu.

Akan tetapi banyak pengamat yang mengatakan opini yang dibentuk media pada saat itu tidak terlalu berpengaruh pada pandangan masyarakat secara umum. Sebuah opini di media massa tidak mengubah orang yang awalnya pro-Gus Dur menjadi anti-Gus Dur, begitu pun sebaliknya. Justru media bisa membuat orang yang pro-Gus Dur semakin pro, begitu juga sebaliknya.

Sebagai penutup coretan mbulet nan njlimet ini, saya hanya ingin menyimpulkan bahwa Gus Dur merupakan pecinta kebebasan berekspresi. Ia mengecam pembelengguan media dengan bredel dan sensornya. Seperti quote yang saya kutip di pembuka tulisan ini, media disebut sebagai aset negara. Dan sekali lagi ditegaskan, Gus Dur hanyalah menjalankan amanah konstitusi yang menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi.

Dibelot oleh media mungkin menjadi salah satu pengorbanan terbesar Gus Dur dalam memperjuangkan kebebasan.

 

Ditulis untuk bahan diskusi Ngabuburit Gus Dur: “Gus Dur dan Media Massa” di Griya Gusdurian Timoho, Senin 22 Juni 2015.

 

[1] Nama yang sempat digunakan sebagai nama pena orang yang bernama Sarjoko.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top