Pena Gus Dur

TNI dan Demokratisasi

© istimewa

© istimewa

Oleh: Abdurrahman Wahid

SELAMA lebih dari 30 tahun, TNI pernah berkuasa di negeri ini. Wajarlah bila kini kecurigaan selalu diarahkan kepadanya. Segala macam hal yang menunjukkan melemahnya pemerintahan dan tereduksinya kebebasan bagi masyarakat sipil (civil society) selalu dianggap sebagai “upaya” TNI untuk berkuasa kembali. Dalam hal ini, penulis berpendapat hendaknya kita berhati-hati dengan tidak melakukan generalisasi atas TNI sebagai lembaga.

Memang ada oknum yang mengejar ambisi pribadi, seperti memandang peran TNI dalam politik amat diperlukan guna kelangsungan hidup bangsa ini. Namun, kenyataannya peran seperti itu tidak akan pernah bisa. Karena struktur serta hierarki TNI sendiri, yang bertopang atas ketundukan mutlak kepada atasan, tidak memungkinkan TNI berperan demokratis tanpa kehadiran sipil dalam pengendalian keadaan. Karena itu, demokratisasi sendiri harus dilakukan bangsa ini bersama, termasuk ditopang kemauan TNI sebagai institusi.

PENULIS lahir di lingkungan orang-orang militer. Paman penulis, KH A Chaliq Hasyim sudah menjadi Mayor Jenderal di Divisi Brawijaya sejak tahun 1948. Ia adalah salah seorang pendiri BRANI (Barisan Rakyat Nasionalis Indonesia), yang menjadi cikal-bakal jaringan lembaga intel kita. Seperti diceritakan Almarhum Yono Sewoyo yang juga Mayor Jenderal TNI, ia pula yang membebaskan Kota Madiun dari tangan Partai Komunis Indonesia (PKI), terlepas dari klaim Divisi Siliwangi bahwa merekalah yang membebaskan kota itu.

Banyak saudara penulis lainnya berasal dari kalangan militer, seperti ajudan ayah penulis di masa gerilya melawan Belanda adalah seorang warga Brimob, bernama Sukirno. Kini purnawirawan perwira pertama Polri di Surabaya.

Sementara itu, ayah penulis sendiri juga dekat dengan kalangan militer. Beliau adalah penasihat Panglima Besar Soedirman, yang dalam paruh kedua tahun 1940-an mempunyai dua penasihat, yaitu ayah penulis sebagai penasihat sosial-politik dan penasihat militer, Sekarmadji Kartosuwiryo.

Panglima Besar Soedirman mematuhi Perjanjian Renville, yang mengharuskan Republik Indonesia menarik tentara dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kemudian beliau memerintahkan Kartosuwiryo membentuk Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) guna mengisi kekosongan itu. Namun, setelah Kartosuwiryo gagal merebut jabatan Gubernur Jawa Barat dan menggunakan DI/TII untuk memberontak, barulah ia menjadi musuh negara. Lagi-lagi kisah individu yang kalah bersaing lalu memberontak kepada negara, sama dengan warga TNI individual yang menganggap kaum militer paling berhak mengendalikan negara.

Menurut seorang purnawirawan perwira tinggi TNI, ada beberapa doktrin yang dikembangkan ABRI (sekarang TNI) yang memerlukan koreksi karena di dalamnya ada dominasi kaum militer atas pihak sipil. Bahkan, kini pun masih cukup banyak kaum militer yang beranggapan mereka lebih baik daripada pihak sipil.

Ini jelas merupakan pandangan individual karena TNI sendiri sebagai institusi telah menerima dihapusnya Fraksi TNI-Polri dari DPR tahun 2004 dan dari MPR tahun 2009. Karena mereka harus tunduk kepada UUD 1945, yang tidak membeda-bedakan golongan mana pun, maka dengan sendirinya sebagai institusi mereka harus tunduk kepada proses demokratisasi. Impian beberapa perwira tinggi TNI untuk berkuasa sendiri tidak perlu dikhawatirkan.

TENTU saja pandangan ini adalah pemikiran ideal yang harus dilihat bagaimana pelaksanaan dalam kenyataannya. Peledakan bom dari satu tempat ke tempat lain menunjukkan adanya keterlibatan langsung atau tidak langsung beberapa perwira tinggi TNI secara perorangan/individual. Salah satu motivasinya adalah mempertahankan “secara sia-sia” peranan politik TNI dalam lingkungan negara kita. Mereka mencoba menegakkan militerisme (paham serba militer) yang oleh banyak kalangan masyarakat sipil dianggap mencurigakan.

Namun, masyarakat sipil secara keseluruhan juga mempunyai banyak perbedaan. Ada yang berpandangan ideal seperti penulis dan ada yang bersikap curiga kepada TNI. Ini merupakan hal wajar yang menghasilkan sikap teliti dan waspada untuk menjaga keselamatan negara dan bangsa kita.

Memang ada yang berkeberatan atas penampilan para purnawirawan TNI untuk menjadi calon presiden-Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Letjen (Purn) Prabowo Subianto-melalui Konvensi Partai Golkar sebentar lagi, dan melihatnya sebagai penampilan ulang militerisme di negeri kita. Tetapi, penulis berkeyakinan hal itu merupakan prakarsa pribadi/golongan yang tidak perlu dirisaukan.

Sikap ini dianggap gegabah oleh sementara kalangan, namun penulis anggap penting untuk dikemukakan karena menyangkut masa depan negara dan bangsa ini. Masa depanlah yang akan membuktikan benar atau salah pandangan itu.

Penulis ingin menyatakan kepada kawan-kawan di kalangan militer dan sipil-yang berpendirian sama-untuk tidak menganggap pendapat yang mengkhawatirkan munculnya kembali militerisme, sebagai sesuatu yang akan merugikan negeri ini dalam jangka panjang. Selama TNI menjalankan tugas secara profesional dan ada kalangan sipil yang berpandangan seperti penulis, selama itu pula kehadiran kaum militer, tanpa militerisme, merupakan hal yang wajar-wajar saja. Tentu saja ini berarti kaum militer juga berhak turut mengatur jalannya pemerintahan, asal tujuan dan sasarannya adalah kesejahteraan rakyat banyak melalui proses demokratisasi. Jenderal George Marshall dan Colin Powell telah membuktikan hal ini di abad modern ini.

MESKI mengemukakan pandangan yang “tidak mencurigai” peranan politik TNI, namun penulis minta kepada kalangan yang “mencurigai” TNI untuk tetap berhati-hati atas individu yang ingin menegakkan kembali kekuasaan politik TNI. Sikap tidak mencurigai digabungkan dengan sikap berhati-hati dan waspada akan menjamin tegaknya demokrasi di negeri kita.

Di sinilah terletak arti kepemimpinan yang kita harapkan di masa-masa datang meski pada saat ini justru kepemimpinan itulah yang tidak ada di kalangan pemerintahan kita. Karena itu, benarlah pengamatan Dr Syahril “saat ini kita tidak mempunyai pemimpin, melainkan sekadar penguasa”. Sesuai wataknya, kata-kata ini memang tajam, tetapi demikian kenyataannya.

Dengan tulisan ini penulis berharap adanya rasa saling mencurigai antara kawan-kawan TNI dengan pihak sipil itu dapat dikurangi. Biarkan sejarah mengambil kesimpulan sendiri di masa datang. Kerja-kerja konkret seperti pemilu mendatang amat bergantung kepada timbulnya rasa saling mendukung antara kita. Meski ini tidak berarti kita harus lalai dan tidak menerapkan prosedur hukum jika terjadi kesalahan oleh salah satu pihak, guna menjamin hasil-hasil yang benar-benar jujur.

Hanya dengan kejujuranlah pemerintahan yang memenuhi tujuan konstitusi, masyarakat adil dan makmur dapat ditegakkan di negeri ini.

Dikutip sepenuhnya dari http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=2495&coid=3&caid=22 yang dimuat cetak pada Surat Kabar Kompas 29 Agustus 2003 dan dapat diunduh versi digitalnya pada http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/29/opini/519351.html

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top