Pena Gus Dur

Islam dan Perjuangan Negara Islam

Oleh: Abdurrahman Wahid

­
© istimewa

© istimewa

Penulis menerima sebuah permintaan dari teman­teman MILF (Moro Islamic Liberation Front)[1], untuk menghentikan penyerbuan tentara Philipina atas kamp­kamp mereka di Philipina Selatan. Padahal, mereka sudah menandatangani Perjanjian Tripoli (Lybia) pada 2001, yang berisikan ketentuan memperjuangkan otonomi daerah itu bagi kaum muslimin, melalui negosiasi dan perundingan. Ini berarti mereka telah meninggalkan perjuangan bersenjata, guna memungkinkan perundingan damai. Namun, MNLF (Moro National Liberation Front),[2] yang dipimpin oleh Nur Misuari, menurut tentara Philipina kembali pada perjuangan bersenjata dengan cara bergerilya, untuk memperjuangkan sebuah Negara Islam (NI).

Ternyata, kemudian Nur Misuari dikejar­kejar, dan dengan menggunakan perahu memasuki kawasan Malaysia di Sarawak. Di tempat itu ia ditangkap oleh pihak keamanan Malaysia, lalu diterbangkan ke Kuala Lumpur, dan selanjutnya diekstradisikan ke Manila. Kini ia meringkuk di tahanan, dan menjalani proses pengadilan Philipina. Sekarang, pihak MILF meminta pertolongan penulis agar tentara Philipina tidak menyerbu kamp­kamp MILF yang dianggap juga akan memberontak, seperti halnya MNLF. Penulis menjawab, tidak dapat melakukan hal itu, karena tidak akan didengar oleh tentara Philipina; sedangkan Presiden Gloria Macapagal Arroyo saja tidak didengar oleh tentara Philipina. Apalagi orang luar yang melakukan hal itu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tentara Philipina, atau oknum­oknum dalam kepemimpinan formalnya, cenderung untuk melanggar kebijakan pemerintah untuk berunding. Hal ini patut disayangkan, tetapi demikianlah kenyataan yang ada dan sikap seperti itu juga dijalankan oleh oknum­oknum militeristik dalam lingkungan tentara Thailand dan Indonesia. Di Thailand, mereka cenderung mencurigai orang­orang Islam di selatan, timur dan utara negeri itu. Diabaikan kenyataan, bahwa komunitas kaum muslimin kini sudah mencapai antara 20­25% dari total penduduk negeri itu. Demikian juga Indonesia, ada sikap menolak berunding dengan pihak GAM dan pihak Hasan Tiro untuk merumuskan batasan­batasan otonomi khusus di Aceh, dengan menembak mati orang­orang GAM yang dianggap sebagai pengacau keamanan yang harus ditumpas dengan kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan.

Akibat kekerasan di kawan­kawasan itu, unsur­unsur yang tadinya menolak separatisme, mau tak mau akhirnya menjadi kaum separatis. Sedangkan pihak moderat (kaum yang tidak keras), akhirnya dikalahkan oleh kelompok­kelompok garis keras (kaum ekstrimis atau fundamentalis kalangan kaum mudanya). Kaum moderat itu digambarkan oleh saingan­saingan mereka sebagai yang berhati lemah dan tunduk pada pemerintah. Selanjutnya keadaan akan dikuasai oleh mereka yang berhaluan keras, hingga menimbulkan kesan seolah­olah seluruh kaum muslimin di kawasan­kawasan itu benar­benar telah menjadi kaum separatis secara keseluruhan.

Dengan demikian, terjadi eskalasi antara perlawanan mereka dan pembalasan bersenjata oleh aparat pemerintah, yang belum tentu dapat menyelesaikan masalah. Di Aceh, misalnya, proyek DOM (Daerah Operasi Militer) berjalan bertahun­tahun tanpa ada penyelesaian, dan akhirnya dunia internasional menyalahkan negara kita sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kalau Belanda saja tidak dapat menyelesaikan penyelenggaraan pemerintahan pendudukan/kolonial selama lebih dari 350 tahun, apakah kita juga akan bermusuhan dengan rakyat sendiri di kawasan Aceh untuk masa yang sama?

Karenanya, jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah pertentangan pemerintah dan kaum beragama di Philipina, Thailand dan Aceh, sebaiknya dilakukan secara berunding, agar tidak menjadi semakin berlarut­larut. Perundingan seperti itu mengharuskan adanya kesediaan oknum­oknum militer untuk mendengarkan dan menghormati pendapat pemerintah, dan bukan sebaliknya.

Dengan demikian, penyelesaian yang diharapkan bukanlah penyelesaian militer, melainkan penyelesaian politis. Kenyataan yang demikian sederhana, memang tampak seperti mengalah kepada mereka yang berhaluan keras (kaum ekstrimis atau fundamentalis). Namun, yang kita utamakan bukanlah mereka, tapi rakyat banyak yang menginginkan otonomi khusus melalui pe­ rundingan damai. Dalam kenyataannya, tidak sedemikian benar yang terjadi, karena toh pada akhirnya kaum ekstrimis itu akan diserap oleh masyarakat yang memang berjiwa moderat. Hal ini­ lah yang mendorong Bung Karno menyelesaikan masalah Tengku Daud Beureueh[3] di Aceh, yang dikenal sebagai pemimpin pemberontakan Darul Islam di tahun­tahun 50­an dengan penyele­ saian secara politis. Demikian pula, diselesaikannya pemberontakan PRRI Permesta secara politis setelah penyerbuan oleh TNI ke kawasan Sumatera Barat dan Tomohon di Sulawesi Utara.

Kalau penyelesaian politis ini tidak dilakukan, maka rakyat kebanyakan akan dimanipulir oleh kaum muda yang ber­ garis keras. Mereka tinggal menunjuk kepada kenyataan adanya represi dan penembakan oleh tentara atas penduduk yang tidak bersalah, yang nantinya akan membuat perlawanan rakyat menjadi semakin nyata. Kalau ini terjadi, oknum­oknum militer itu akan menyerahkan persoalan kepada pemerintah yang dengan susah payah harus mengulang kembali dari awal perundingan dengan mereka yang menginginkan otonomi khusus bagi kawasan yang bersangkutan, dalam jumlah orang yang lebih sedikit dari semula.

Karena itu, jelas bagi pihak militer yang ingin menggunakan kekerasan di Philipina Selatan, Thailand Selatan maupun di Aceh, hendaknya segera menghentikan langkah­langkah mereka itu. Biarkan pemerintah mencari penyelesaian damai melalui perundingan dengan kaum moderat yang masih berjumlah besar. Kalau terlambat, perundingan itu akan menjadi lebih su­ lit, dan hasilnya tidak dapat dipastikan. Demikian pula, dalam proses yang terjadi wibawa pemerintah masih akan tetap besar kalau penyelesaian dicapai melalui perundingan sekarang. Dan sebaliknya, wibawa itu tentu semakin berkurang, kalau eskalasi pertentangan bersenjata tetap berjalan. Benarkah para jenderal itu berpikir hanya untuk kepentingan bangsa dan bukannya ke­ pentingan sendiri?

Catatan Kaki:

[1] Perjanjian antara pemerintah Manila dengan pemimpin MNLF (Moro National Liberation Front) Nur Misuari dinilai tidak satupun mencakup penyelesaian prinsipil bagi rakyat Moro, maka Salamat Hasyim keluar dari MNLF dan membentuk MILF (Moro Islamic Liberation Front) tahun 1984 dengan tujuan berdirinya negara Islam di selatan Filipina.

[2] Kesepakatan umat Islam Mindanao untuk mendirikan Moro National Liberation Front (MNLF) pada tanggal 18 Maret 1968 merupakan langkah politik untuk merespon situasi yang kurang menguntungkan bagi perkembangan umat Islam di Filipina pada umumnya. Ini setidaknya diperlihatkan pada peristiwa Jabidah (Jabidah Massacre) yang telah menewaskan generasi muda Muslim yang sebelumnya dilatih secara rahasia oleh militer Filipina tetapi ke­ mudian dibunuh secara biadab di sebuah pulau di teluk Manila.

[3] Tengku Muhammad Daud Beureueh (w. 1987) adalah salah seorang pahlawan kemerdekaan Indonesia dan Gubernur pertama Propinsi Aceh. Tapi karena kecewa dengan pemerintah pusat dan Soekarno, dia mendukung proklamasi NII (Negara Islam Indonesia) dan PRRI yang memberontak kepada kepemimpinan pusat RI. Ia lalu terkenal dengan pemimpin pemberontak.

Dikutip sepenuhnya dari Abdurrahman Wahid. 2006. Islamku Islam Anda Islam Kita. Jakarta: The Wahid Institute.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top