Gus Dur dalam Pena

Konvensionalisme Gus Dur

Gus Dur “bikin perkara” lagi dari Cornell University, Ithaca, Amerika Serikat. Memang belum tentu orang akan “ribut”, setidak-tidaknya karena –terutama umat Islam- sudah imun terhadap kegendhengan cucu kiai Hasyim Asy’ari yang lahir tiga kilometer arah selatan dari dusun kelahiran ludruk itu. Namun, lemparan “bola” baru Gus Dur ini, betapapun akan tercatat sebagai investasi berikut dari dua kemungkinan hari depan kita semua.

Kemungkinan pertama adalah semakin terbukanya dialog tentang sejumlah problem dan dilema kebinekaan di negeri ini. Baik dialog intern di kalangan umat Islam sendiri maupun ekstern –umat Islam terhadap kelompok sosial lain. Kemungkinan kedua adalah sama sekali tak diharapkan oleh siapa pun, bahwa yang dilakukan Gus Dur sebenarnya –bisa jadi –merupakan semacam investasi konflik, yang betapapun kita tutup-tutupi kelak akan muncul juga ke permukaan.

Semua kalangan di Indonesia amat sadar akan bahaya konflik SARA. Namun, pola antisipasi kita terhadap kerawanan konflik SARA terkadang justru investatif terhadap kemungkinan itu. Sebab, yang kita lakukan sering kali bukan blaka suta atau “rembuk baik-baik”, melainkan menutup-nutupi realitas SARA yang diam-diam secara tak sengaja ditumbuhkan.

Gus Dur sendiri menambah SARA menjadi SARAP. “P”-nya adalah menurut beliau –pembakaran pohon cengkeh. Secara implisit mestinya Gus Dur memaksudkan bahwa potensi kerawanan sosial sesungguhnya lebih luas dari sekadar yang dirumuskan oleh SARA.

Akan tetapi, saya heran bahwa sampai pembicaraannya di Ithaca beberapa hari yang lalu Gus Dur masih bellum beranjak dari cara pandang “klasik”-nya bahwa isu kristenisasi, zionisme, atau juga islamisasi adalah –menurut bahasa Gus Dur –gombal. Artinya, Gus Dur masih pakai “metode” menutup-nutupi kenyataan.

Gairah kristenisasi, islamisasi, hinduisasi, dan seterusnya, bukan hanya merupakan realitas sosial, tetapi juga kewajaran teologis-religius. Suatu kewajaran teologis yang menurut saya sebaiknya juga ditanggapi dan diperlukan secara wajar dan “santai” saja.

Ketika berhadapan dengan komunitas Kristiani, termasuk para pendeta dan pastor, di sebuah kota Indonesia bagian timur beberapa minggu yang lalu –saya diprotes tentang islamisasi di Timor Timur. Saya hanya bisa menjawab dengan kejujuran, bahwa islamisasi, seperti juga kristenisasi, adalah risiko dan tanggung jawab normal dari keimanan. Bagi Kristen, mengkristenkan orang adalah menyelamatkan dari murka Allah. Kedua jenis iman itu, meskipun berbenturan, sebaiknya tidak dilihat sebagai konflik, tetapi sebagai dinamika, dialog, dan kompetisi yang wajar. Persoalannya bagaimana me-manage aturan main nasional dengan mekanisme salin kontrol yang seadil-adilnya. Saya memetaforkannya seperti orang main bola; berlomba memasukkan gol sebanyak-banyaknya. Dan, itu wajar. Persoalannya hanya cara mengtur off side-nya, hand ball-nya, corner ball-nya, boleh sliding tackle atau tidak, dan seterusnya.

Kalau Gus Dur melihatnya sebagai gombal, ada baiknya beliau tidak menutupinya dengan gombal yang lebih manipulatif.

Pada penglihatan saya, Gus Dur telah mencapai suatu kapasitas kebal budaya sedemikian rupa sehingga sudah saatnya ia memelopori kewajaran dialog macam itu.

Sejak beliau melempar bola “Assalamualaikum”, “Presiden Indonesia kenapa harus Muslim”, hingga masalah formalisasi Islam dalam negara yang beliau lontarkan di Ithaca barusan –saya menangkap bahwa Gus Dur tak kunjung merasa cukup dalam proses memberi jaminan kepada pemerintah dan kalangan non-Muslim bahwa Islam tidaklah akan “mendirikan negara Islam” di Indonesia.

Saya berpendapat sebenarnya Gus Dur bisa lebih maju dari itu. Pada era itu Gus Dur sudah tidak perlu “berjualan” sejauh dan sebanyak itu. Insya Allah pemerintah dan kalangan non-Muslim sudah percaya bahwa kalau toh tetap ada nuansa sektarianisme di kalangan umat Islam –seperti juga terdapat pada kalangan lain dalam berbagai konteks dan geokultur –tidak akan sampai pada takaran ketika negara Islam tetap secara “kaku” dicita-citakan.

Kalau mengacu pada cara berpikir perpolitikan internasional yang didominasi oleh kepentingan Utara, saya berani mengatakan bahwa ada berbagai faktor infrastruktural dan infrakultural pada masyarakat Muslim negeri ini, yang tidak cukup memungkinkan berkembangnya –apa yang mereka sebut –fundamentalisme Islam. Orang Islam Indonesia bisa juga, kok, bergaul baik-baik secara nasional, bertetangga secara damai, menerapkan cinta dan rahmatan lil ‘alamin. Satu-dua taraf pemikiran atau modus aqidah pada sejumlah kecil Muslim Mu’allaf, mungkin seakan-akan masih mengandung kemungkinan semacam itu. Namun, secara kultural-historis, mereka adalah kalangan masyarakat yang juga lembut, punya rasa kasih, dan sanggup berngkulan secara budaya. Kalau toh ada “gertakan” dan “pekikan” yang seolah-olah berbau fundamentalisme –saya yakin ekses dialektis belaka dari represi politis yang tak bisa mereka atasi.

Jadi, mereka itu lebih merupakan persoalan psikologis, dibanding persoalan politis, ideologis, atau teologis.

Gus Dur membedakan, mislanya antara ICMI dan NU. Yang pertama memilih jalan “masuk sistem formal” dan memperjuangkan umat Islam dengan cara formalisasi Islam ke dalam tatanan kenegaraan. Yang kedua, NU yang dipimpinnya, memilih semacam “perjuangan kebudayaan”.

Padahal, yang Gus Dur sebut “formalisasi Islam” pada hemat saya sekadar penerapan hak biasa-biasa saja. Umat Islam, sebagaimana umat kristen, atau sebagaimana kelompok-kelompok sosial dalam konteks non-teologi, memiliki hak untuk memperoleh tempatnya sendiri dalam kehidupan bernegara. Dan, justru itulah makna bhinneka. Kebinekaan, berarti sektarianisme sejauh mereka mengorientasikan diri pada kesepakatan untuk ika, untuk persatuan dan kesatuan nasional. Umat Kristen ke gereja tidaklah sedang menerapkan primordialisme atau sektarianisme, sebab orang Islam yang menjalankan puasa juga tidak sedang menerapkan hal itu.

Di Italia ada 240 partai politik yang mewakili jenis kepentingan dan format aspirasi yang bermacam-macam. Ada Partai Cinta, Partai Kaki Lima, Partai Hostess, atau lain-lainnya. Rakyat kita juga terdiri atas beribu-ribu aspirasi dan kebutuhan hidup; kita punya kelompok pengamen, tukang obat, organisasi ludruk, atau apa pun saja. Dan, itu semua tidak bisa serta-merta kita klaim sebagai manifestasi dari sektarianisme.

Gus Dur agak terlalu lama terjerat oleh konvensionalisme politik yang ia ciptakan sendiri. Paralel dengan konvensionalisme Muhammadiyah yang beberapa hari lalu menyatakan “mode” kebulatan tekadnya yang “klise” dan “afdrukan” itu. Yang “beruntung” adalah ICMI. Mengafdruk “film yang sama” atau tidak, ia sudah bersinggasana di panggung yang sama.

 

 

Emha Ainun Nadjib

dalam buku Gelandangan di Kampung Sendiri

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top