Pena Gus Dur

NU, PKB, dan Dialog

© istimewa

© istimewa

Oleh: Abdurrahman Wahid

Nahdlatul Ulama (NU) dalam   tulisan ini adalah perkumpulan   agama yang berdiri sejak   1926. Namun NU telah beraktivitas   sejak 1913 ketika KH A Wahab Chasbullah   dari Tambak Beras, Jombang,   mendirikan Syarikat Islam (SI) Cabang   Mekkah.

Saat itu,Wahab Chasbullah, sepupu KH M Hasyim Asy’ari  dari Pondok Pesantren Tebuireng,   Jombang,yang juga gurunya sewaktu   menjadi santri di Tebuireng, melaksanakan   hal itu bersama dengan   temannya, KH M Bisri Syansuri dari   Tayu Wetan, Pati. Di kemudian hari,   Kiai Bisri menjadi ipar Kiai Wahab   karena mengawini adiknya,Chadijah   Chasbullah,pada 1914.

Kedua orang inilah yang kemudian  merupakan tenaga pertama untuk   memimpin NU. Sekembalinya dari   Mekkah pada 1917,Wahab Chasbullah   dan Bisri Syansuri mendirikan   Nahdlatul al-Tujar (kebangkitan para   pengusaha) yang disusul dengan berdirinya   klub diskusi Taswir al-Afkar   (konseptualisasi pemikiran). Klub   diskusi ini didirikan untuk menampung   keinginan para sesepuh, HOS   Tjokroaminoto, menantu Soekarno   –di belakang hari terkenal dengan   nama Bung Karno–, KH M Hasyim   Asy’ari dan sepupunya, KH A Wahab   Chasbullah.Mereka berempat kemudian   mendirikan Madrasah Nahdlatul   Wathan (NW) berkedudukan di   Surabaya pada 1924.

Barulah pada 1926 Nahdlatul Ulama (NU) didirikan  dengan KH M Hasyim Asy’ari sebagai   Ra’is Akbar dan KH Faqih Maskumambang   (Desa Dukun, Gresik) sebagai   Wakil Ra’is Akbar.Mereka berdua   menjadi penanggung jawab utama   perkumpulan baru itu.Kedua santri   dari KH Mahfudz Dimyati di Termas   Pacitan itu adalah ”jago-jago” di   pesantren tersebut. Pada 1928,   lahirlah majalah bulanan dari Pengurus   Besar NU bernama Suara NU.

Dalam nomor perdana majalah itu,KH M Hasyim Asy’ari menulis sebuah   makalah yang menyatakan bahwa   beduk ada dasar hadits-nya karena itu   diperbolehkan. Namun ia sendiri   beranggapan kentung kayu tidak ada   dasar riwayatnya karena itu haram   dipakai untuk memanggil salat. Dalam   nomor berikutnya, KH Faqih   Maskumambang menyatakan, kalau   KH M Hasyim Asy’ari mengingat qiyas   sebagai sumber pengambilan hukum   fiqih, tentu ia akan memperkenankan   hal itu karena sumber pengambilan   hukum fiqih di NU adalah   Alquran, hadits Nabi, konsensus   (ijma),dan qiyas (analogi).

Kiai Hasyim menerima pandangan itu dan menyatakan siapa pun boleh   memilih dari sumber hukum fiqih   yang empat. KH M Hasyim Asy’ari   mengumpulkan para ulama se-Jombang   dan santri-santri senior serta   menyatakan bahwa mereka boleh   melakukan hal itu, dengan catatan di   Pesantren Tebuireng tidak akan   pernah dipasang kentung. Beberapa   bulan kemudian ketika KH M Hasyim   Asy’ari ke Maskumambang, Kiai   Faqih mengimbanginya dengan permintaan   kentung harus diturunkan   dan tidak dipakai selama kunjungan   Kiai Hasyim di daerah itu.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilahirkan oleh NU dan mengadopsi   fungsi politik perkumpulan tersebut.   Dirumuskan dalam tahun 1935,dalam   muktamar NU di Banjarmasin, dengan   cepat perkembangan baru itu   menjadi praktik sehari-hari. Dari   keputusan muktamar tersebut, ada   dua keputusan yang sangat penting   artinya. Pertama,menyatakan tidak   wajib bagi kaum muslimin di   Indonesia untuk mendirikan negara   Islam.Kedua, berlakunya keharusan   berdialog antara ajaran agama Islam   dan semangat kebangsaan/nasionalisme   secara aktif dan terus-menerus.

Keharusan ini merupakan pantulan dari sikap NU yang menerima   adagium Mpu Tantular: bhinneka   tunggal ika (berbeda-beda tetapi tetap   satu jua).Belakangan,adagium ini   diberi nama oleh Soekarno sebagai   Pancasila.Karena itu,keharusan berdialog   itu merupakan kekuatan NU   maupun PKB.   Karena itu, kalau NU turut dalam   politik praktis seperti dilakukan   Hasyim Muzadi dan dianggap   demikian oleh Prof Dr Said Agil Siraj   dalam wawancara televisi baru-baru   ini, dengan sendirinya lalu ada celah   yang digunakan oleh kaum muslimin   fundamentalis dan radikal yang mengumandangkan   keinginan mendirikan   negara Islam di negeri ini pada   waktu ini pula.

Karena itu, NU harus menghindari hal itu, dengan tetap   pada fungsi sebagai pembawa ilham   politik praktis pada saat ini. Hal ini   memang mudah dikatakan, tetapi   sangat sulit dilakukan. Namun jika   fungsi politik praktis ini tetap dilakukan   oleh NU saat ini dan di waktuwaktu   akan datang, tentu saja menjadi   sesuatu yang sangat berbahaya   untuk kelangsungan hidup NU sendiri.   Karenanya, tidak ada jalan lain   kecuali berusaha sekuat-kuatnya untuk   menjadi contoh yang tepat bagi   kelangsungan hidup bangsa ini.

Penulis artikel ini yakin PKB dapat melaksanakan fungsinya dengan baik   karena memang tidak pernah lupa   pada hal itu. Sejak dideklarasikan di   Ciganjur tahun 1998, memang ada   saat-saat ketika sebagian warga PKB   disibukkan oleh perebutan kedudukan   dan pencarian kekayaan tidak   halal.Namun akhir-akhir ini diambil   tindakan yang drastis oleh penulis   selaku Ketua Umum Dewan Syura   Dewan Pimpinan Pusat PKB.   Salah satu model tindakan drastis   itu adalah pembekuan dan penempatan   para caretakerpartai di segenap   tingkatan.

Bahkan, kalau perlu disertai pemecatan fungsionaris dari   lingkungan partai tersebut dan pembekuan   kepengurusan partai itu, untuk   kemudian diperbaiki sebagaimana   mestinya. Hal itu sekarang dialami   40 kepengurusan tingkat provinsi   atau Dewan Pimpinan Wilayah   (DPW) dan tingkat kabupaten atau   Dewan Pimpinan Cabang (DPC).Diharapkan   dengan cara demikian PKB   kembali kepada jalan hidup yang   sehat di masa depan. Cukup berat,   bukan?

Dikutip sepenuhnya dari http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=9511&coid=3&caid=31 yang dimuat cetak pada Koran Sindo 15 Februari 2008 dan dapat diunduh versi digitalnya pada http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/nu-pkb-dan-dialog.html

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top