Gus Dur dalam Pena

Gus Dur dan Komunisme

Oleh: Prof. Djohansjah Marzoeki

gusdur muda

Gus Dur

Sosok Gus Dur yang terpilih jadi Presiden karena dukungan beberapa kelompok di MPR “Kelompok Tengah”, membuat sedikit pesimistis beberapa kalangan, karena ada pemikiran kalau nantinya dia tentu akan tunduk pada kepentingan pendukungnya daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Tetapi rupanya Gus Dur bukan sekedar sosok orang suruhan tetapi seseorang yang punya sikap yang kuat, sebagaimana seorang pemimpin.

Dari beberapa kebijakan yang dia buat tampak semuanya sesuai dengan sikap pribadinya, sekalipun kadang kadang tidak sesuai dengan para pendukungnya dulu atau bahkan berbeda dengan tatacara yang biasanya kita kenal sebagai kelaziman tindakan seorang kepala negara. Misalnya keluarkan isu yang belum jelas, mengunjungi Soeharto, Habibi, Wiranto bisa dipertanyakan apakah itu dalam kapasitasnya sebagai presiden atau sebagai pribadi; itu terasa ganjil.

Yang mencolok dan sangat menggembirakan dari sikap yang ditunjukkan Gus Dur adalah polafikirnya yang kental tentang demokrasi dan kesadarannya terhadap kedudukan presiden yang berdiri diatas kepentingan seluruh rakyat dan bukan pada kepentingan golongan. Sekalipun golongan itu bernama “Poros Tengah”.

Gus Dur dengan demikian menempatkan diri sebagai Presidennya seluruh rakyat dari negeri ini dan bukan sekedar presidennya poros tengah, atau presidennya NU, atau presidennya PKB bahkan bukan hanya presidennya Umat Islam.

Gus Durpun mampu membedakan antara pendapat (=gagasan) dan badan (=organisasi). Ini adalah kemampuan yang penting . Dia bisa membedakan antara ajaran Komunisme dan Organisasi PKI. Organisasi PKI bisa harus bubar dalam negara demokratis sekalipun, karena telah terlibat kejahatan. Organisasi apapun, pribadi siapapun yang terlibat kejahatan tidak boleh dibiarkan, ia harus mendapat sangsi. Dan sangsi itu dijatuhkan lewat pengadilan.

Tetapi Gagasan, ajaran, idealisme, apapun bunyinya, tidak boleh dilarang dalam negara demokratis, unpunishable. Bahkan gagasan makar sekalipun, boleh, sejauh itu hanya gagasan dan belum berbentuk sebagai suatu yang nyata sebagai suatu gerakan, mengumpulkan senjata misalnya.

Hak setiap individu dari rakyat untuk mempunyai gagasan, mendengar gagasan, menerima atau menolak gagasan tidak bisa dihukum. Tidak ada kejahatan gagasan dan tidak ada pula kejahatan politik.Politik ya politik yang tidak bisa dihukum. Kejahatan ya kejahatan yang justru harus dihukum . Politik campur kejahatan tidak boleh ada.

Sikap dan polafikir demokratis seperti yang ditunjukkan Gus Dur sudah melaju meninggalkan polafikir elit politik lain. Banyak dari mereka yang lain , dalam mengurusi negara dan pemerintahan masih sibuk memikirkan kepentingan golongannya, buat klik klik-an, poros porosan, sehingga mendorong negara ini seolah olah jadi milik golongan tertentu. Membangun adanya anak tiri dan anak emas dalam negara.

Gerakan Gus Dur yang setapak demi setapak mengajari negeri ini melangkah ke negara demokrasi masih harus banyak tersandung karena belum selarasnya dengan unsur pemerintahan lain dan elit politik lain yang dimasa lalu mereka disetir oleh pola fikir lama , pola fikir golongan.
Kita sudah amat maklum kalau dulu negara ini seolah olah hanya milik beberapa golongan yang dituntut dan dihujat dengan reformasi. Kedaulatan diwaktu itu berada ditangan mereka bukan ditangan rakyat.

Perubahan yang dituju bukanlah berpindahnya kedaulatan dari golongan tertentu ke golongan lain , tetapi menuju ke kedaulatan rakyat tanpa golongan. Dampak dari negara yang jadi milik golongan tertentu, maka politik yang campur kejahatan menjadi harus dianggap lumrah. Anggapan seperti itu masih berjalan sampai saat ini. Maka jadilah negara ini penuh kerusuhan yang sumbernya ya para penguasa pemerintahan itu sendiri.

Oleh karena itu sikap Gus Dur yang memikirkan kepentingan rakyat dan bukan memikirkan diri sendiri atau “golongannya” sendiri, haruslah didukung secara besar besaran agar negara ini bisa berubah kearah demokrasi yang sesungguhnya dan bukan sekedar tipu muslihat seperti dimasa masa yang lalu. Itulah sebenarnya makna reformasi yang kita perjuangkan selama ini mengubah paradigma kekuasaan golongan ke paradigma demokrasi. Dampak demokratisasi yang kita tuju akan sangat luas; kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Tetapi gagasan yang berpola kepentingan golongan, tidak akan berhenti bermunculan dan itu boleh boleh saja diucapkan maupun dipraktekkan tetapi hanya seputar golongannya sendiri, dari dan untuk golongannya, tanpa mengganggu golongan lain dan tidak akan menjadi kebijakan pemerintah atau negara serta tidak boleh memakai dana negara.

Bagaimanapun strategi yang akan diambil Gus Dur, namun pola fikir dasar Gus Dur harus pula didukung program yang riil dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam badan badan negara. Undang undang, peraturan yang sudah dibuat, tetapi ternyata memihak golongan tertentu atau menutup kebebasan berpendapat maupun ber- cita cita, haruslah dicabut atau diubah.

PKI memang bersalah berbuat kejahatan karena makar, karena membunuh orang, maka PKI seharusnya dihukum, tetapi ya lewat pengadilan, bukan lewat MPR ! Yang makar , yang membunuh dengan dalih organisasi atau ajaran di Indonesia ini bukan hanya PKI dengan peristiwa Madiun dan G30S, tetapi juga salah satunya NII (Negara Islam Inonesia) dengan Kartosuwiryo dan Darul Islamnya, bahkan sampai sekarangpun di Aceh makar masih berjalan terus, mau buat Negara Aceh yang Islam. Lalu apakah Islam sebagai landasan perjuangan mereka harus dilarang dibumi Indonesia? Dibuatkan TAP MPR nya ? Kan tidak, karena logika seperti itu keliru !

Nah sekarang Gus Dur yang mau membetulkan Tap MPR yang salah, Tap yang keluar dari dampak logika yang salah ,mendapat kesukaran. Jadi, sangat perlu kiranya yang dikoreksi lebih dulu itu adalah logikanya para elit politik. Logika demokrasi. Dengan logika yang keliru maka negara ini berjalan keliru. Kita lalu tidak berdemokrasi, kita tidak bertambah aman tapi rusuh, kita tidak damai tapi rusuh, kita tidak makmur tapi melarat tukang ngutang.

Bahasa yang lebih keren yaitu mari kita bawa bangsa ini ke way of thinking yang benar, scientific way of thinking dengan kaidah kaidah ilmiahnya, suatu software yang mampu mendukung pemerintahan yang objektif, relevan, tidak memihak, tidak pilih kasih, adil , dan maju.

Dikutip sepenuhnya dari http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=63&coid=3&caid=22

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top