Pena Gus Dur

Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam

 

©istimewa

©istimewa

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi    penting dan yang terbaik adalah dalam ajaran-ajarannya.  Rangkaian ajaran yang  meliputi berbagai bidang, seperti hukum agama (fiqh), keimanan (tawhid), etika (akhlaq, seringkali disempitkan oleh masyarakat hingga menjadi hanya kesusilaan   belaka) dan sikap hidup, menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada  unsur-unsur utama dari kemanusiaan (al-insaniyyah). Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat dimuka hukum, perlindungan warga masyarakat dari kedlaliman  dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah  dan  menderita  kekurangan dan pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan, semuanya jelas menunjukkan kepedulian di atas. Sementara itu, universalisme yang tercermin  dalam ajaran-ajaran yang memiliki kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan itu diimbangi pula oleh kearifan yang muncul dari keterbukaan  peradaban Islam sendiri. Keterbukaan yang membuat kaum Muslim selama sekian  abad menyerap segala macam menifestasi kultural dan wawasan keilmuan yang datang dari pihak peradaban-peradaban lain, baik yang yang masih ada waktu itu maupun yang sudah mengalami penyusutan luar biasa (seperti peradaban Persia).  Kearifan yang muncul dari proses saling pengaruh-mempengaruhi antara peradaban-peradaban yang dikenal itu,  waktu  itu  di  kawasan “Dunia  Islam”  waktu itu, yang kemudian mengangkat peradaban Islam ke  tingkat  sangat  tinggi,  hingga menjadi apa yang  disebutkan sejarawan agung Arnold J. Toynbee sebagai oikumene (peradilan dunia) Islam. Oikumene Islam ini, menurut Toynbee, adalah salah satu di antara enam belas oikumene yang menguasai dunia. Kearifan dari oikumene Islam itulah yang  paling  tepat untuk  disebut sebagai kosmopolitanisme peradaban Islam. Kisah kedua wajah Islam itu, universalisme ajaran dan kosmopolitanisme peradaban akan disajikan pada kesempatan ini.

Salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalisme  Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar  itu  tersebar  dalam literatur hukum agama (al-kutub al-fiqhiyyah) lama, yaitu jaminan dasar akan: (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, (2) keselamatan keyakinan  agama  masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama, (3) keselamatan keluarga dan keturunan, (4) keselamatan harta benda dan  milik  pribadi di  luar  prosedur hukum, dan (5) keselamatan profesi. Jaminan akan keselamatan fisik warga  masyarakat  mengharuskan  adanya pemerintahan  berdasarkan  hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali, sesuai  dengan  hak masing-masing. Hanya dengan kepastian hukumlah sebuah masyarakat  mampu  mengembangkan  wawasan  persamaan hak dan derajat antara sesama   warganya, sedangkan kedua jenis persamaan itulah yang menjamin terwujudnya  keadilan sosial dalam arti sebenar-benarnya. Sedangkan kita ini mengetahui, bahwa pandangan hidup (worldview, weltanschauung) paling jelas universalitasnya adalah pandangan keadilan sosial.

Demikian juga, jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi para warga masyarakat melandasi hubungan antar-warga     masyarakat atas dasar sikap saling hormat menghormati, yang akan mendorong  tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar. Terlepas dari demikian kentalnya perjalanan sejarah dengan penindasan, kesempitan pandangan dan kedhaliman terhadap kelompok minoritas yang  berbeda  keyakinan agamanya dari keyakinan mayoritas, sejarah ummat manusia membuktikan bahwa sebenarnya toleransi  adalah  bagian  inheren  dari  kehidupan  manusia. Sejarah persekusi dan represi adalah sejarah “orang besar”, walaupun  sasarannya  selalu  “orang  kecil”.  Dalam menerima persekusi dan represi tanpa keputusan wong cilik membuktikan kekuatan toleransi dan sikap  tenggang rasa  dalam membangun masyarakat. Justru toleransilah yang melakukan transformasi sosial dalam skala massif sepanjang sejarah. Bahkan  sejarah agama  membuktikan munculnya agama sebagal dobrakan moral atas kungkungan ketat dari pandangan yang  dominan, yang  berwatak menindas, seperti  dibuktikan oleh Islam dengan dobrakannya atas ketidakadilan wawasan hidup jahiliyyah yang dianut mayoritas   orang Arab waktu itu. Dengan tauhid, Islam menegakkan penghargaan kepada   perbedaan pendapat dan perbenturan keyakinan. Jika perbedaan pandangan dapat ditolerir dalam hal paling mendasar seperti keamanan, tentunya sikap tenggang  rasa lebih lagi diperkenankan dalam mengelola perbedaan pandangan politik dan ideologi. Tampak nyata dari tilikan aspek ini, bahwa Islam melalui ajarannya memiliki pandangan universal, yang berlaku untuk umat manusia secara keseluruhan.

Jaminan dasar akan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral yang sangat kuat, baik moral dalam arti kerangka etis yang utuh maupun dalam arti  kesusilaan. Kesucian keluarga dilindungi sekuat mungkin, karena keluarga  merupakan ikatan sosial paling dasar, karenanya tidak boleh dijadikan ajang manipulasi dalam bentuk apapun oleh sistem kekuasaan yang ada. Kesucian   keluarga inilah yang melandasi keimanan yang memancarkan toleransi dalam  derajat sangat tinggi. Dalam kelompok masyarakat lebih besar, selalu terdapat kecenderungan untuk melakukan formalisasi ajaran secara berlebihan, sehingga menindas kebebasan individu untuk menganut kebenaran, kelompok supra-keluarga senantiasa mencoba menghilangkan, atau setidak-tidaknya  mempersempit, ruang gerak individu warga masyarakat untuk melakukan  eksperimentasi dengan pandangan hidupnya sendiri, dan untuk menguji garis batas kebenaran keyakinan. Padahal upaya melakukan uji coba seperti itulah yang akan   menajamkan kebenaran masing-masing keyakinan pandangan maupun pemahaman. Islam memberikan kebebasan untuk melakukan upaya perbandingan antara  berbagai keyakinan, termasuk keimanan kita, dan dalam proses itu membuktikan keampuhan konsep keimanan sendiri. Disamping kebenaran yang dapat diraih  melalui pengalaman esoteris, Islam juga memberikan peluang bagi pencapaian  kebenaran melalu proses dialektis. Justru proses dialektis inilah yang memerlukan derajat toleransi sangat tinggi dari pemeluk suatu keyakinan, dan Islam  memberikan wadah untuk itu, yaitu lingkungan kemasyrakatan terkecil yang  bernama keluarga. Di lingkungan sangat kecil itulah individu dapat    mengembangkan pilihan-pilihannya tanpa gangguan, sementara kohesi sosial masih  terjaga karena keluarga berfungsi mengintegrasikan warganya secara umum ke dalam unit kemasyarakatan yang lebih besar.

Jaminan dasar akan keselamatan harta-benda (al-milk, property) merupakan sarana bagi berkembanguya hak-hak individu secara wajar dan  proporsional, dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu.   Masyarakat dapat menentukan kewajiban-kewajibannya yang diinginkan secara  kolektif atas masing-masing individu warga masyarakat. Tetapi penetapan kewajiban itu ada batas terjauhnya, dan warga masyarakat secara perorangan tidak  dapat dikenakan kewajiban untuk masyarakat lebih dari batas-batas tersebut. Batas  paling praktis, dan paling nyata jika dilihat dari perkembangan sosialisme dan terutama Marxisme-Leninisme saat ini, adalah pemilikan harta-benda oleh individu. Dengan hak itulah warga masyarakat secara perorangan memiliki peluang dan sarana untuk mengembangkan diri melalui pola atau cara yang dipilihnya sendiri, namun tetap dalam alur umum kehidupan masyarakat. Sejarah ummat  manusia menunjukkan bahwa hak dasar akan pemilikan harta-benda inilah yang menjadi penentu kreativitas warga masyarakat, berarti kesediaan melakukan transformasi itulah warga masyarakat memperlihatkan wajah universal kehidupannya?

Jaminan dasar akan keselamatan profesi menampilkan sosok lain lagi  dari  universalitas ajaran Islam. Penghargaan  kepada kebebasan penganut profesi berarti kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri, mengenai  keberhasilan yang ingin diraih dan kegagalan yang membayanginya. Dengan ungkapan lain, kebebasan menganut profesi yang dipilih berarti peluang menentukan arah hidup lengkap dengan tanggung jawabnya sendiri. Namun pilihan itu tetap dalam kerangka alur umum kehidupan masyarakat, karena pilihan profesi   berarti meletakkan diri dalam alur umum kegiatan masyarakat, yang penuh    dengan ukuran-ukurannya sendiri. Ini berarti keseimbangan cair yang harus terus-menerus dicari antara hak-hak individu dan  kebutuhan  masyarakat,  sebuah kondisi situasional yang serba eksistensial sebagai wadah untuk menguji  kebenaran keyakinan dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus-putus: bolehkah saya lakukan hal ini dari sudut pandangan keimanan saya, padahal diharuskan oleh profesi saya? Rasanya tidak ada yang lebih universal dari pencarian  jawaban akan   wujud   kebenaran   dalam  rangkaian  kejadian  seperti disajikan oleh tantangan dari dunia profesi itu.

Secara keseluruhan, kelima jaminan dasar di atas menampilkan universalitas pandangan hidup  yang utuh dan bulat. Pemerintahan berdasarkan hukum, persamaan derajat dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan pandangan adalah unsur-unsur utama  kemanusiaan,  dan  dengan demikian menampilkan universalitas ajaran Islam. Namun, kesemua jaminan dasar itu hanya menyajikan kerangka teoritik (atau mungkin bahkan  hanya  moralistik  belaka)  yang tidak berfungsi, juga tidak didukung oleh kosmopolititanisme peradaban  Islam.  Watak  kosmopolitan dari peradaban Islam itu telah tampak sejak awal pemunculannya. Peradaban itu, yang dimulai  dengan cara-cara Nabi Muhammad  s.a.w mengatur  pengorganisasian masyarakat Madinah hingga  munculnya para ensiklopedis   Muslim awal (seperti  al-Jahiz) pada abad ketiga Hijri, memantulkan proses saling menyerap dengan  peradaban-peradaban lain di sekitar Dunia Islam waktu itu, dari sisa-sisa peradaban Yunani kuno yang berupa Hellenisme hingga peradaban anak benua India.

Kosmopolitanisme peradaban Islam itu muncul dalam sejumlah unsur   dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya dan heterogenitas politik.  Kosmopolitanisme itu   bahkan   menampakkan   diri  dalam  unsur  dominan  yang menakjubkan, yaitu kehidupan  beragama  yang  eklektik  selama berabad-abad. Kalau ditelusuri dengan cermat perdebatan sengit di bidang teologi dan hukum agama selama empat abad pertama sejarah Islam, akan tampak  secara jelas betapa beragamnya pandangan yang dianut oleh kaum Muslim waktu itu. Kalaupun hal itu dianggap sebagai kemelut kehidupan beragama kaum Muslim, karena tidak adanya konsensus atas hal-hal dasar, maka harus juga dibaca dengan  cara lain bahwa pemikir Muslim telah berhasil mengembangkan watak  kosmopolitan  dalam  pandangan budaya  dan  keilmuan  mereka,  karena  mampu saling berdialog secara  demikian  bebas. Kebebasan kaum Mu’tazilah   untuk mempertanyakan  kebenaran ajaran sentral bahwa al-Qur’an turun dalam bentuk huruf dan bahasa yang  sekarang  dikenal  (bahasa Arab, huruf Hija’iyyah) dan menganggap Kitab Suci kaum Muslim tersebut diturunkan hanya secara maknawi belaka, sesuatu  yang sekarang  tentunya  dianggap  sikap  seorang murtad dari agama Islam, adalah dari pertanda kuatnya  watak  kosmopolitan  dari peradaban  Islam  waktu  itu.  Pertanyaan bagaimanapun gilanya mendapatkan  peluang  untuk  diutarakan  dengan  bebas.  Dalam situasi  seperti  itu toh tidak ada bahaya apapun bagi Islam, karena proses dialog serba dialektik akan memunculkan koreksi budayanya sendiri, yang  dalam kasus Mu’tazilah mengambil bentuk koreksi al-Asy’ari, al-Maturidi dan al-Baqillani yang berujung pada ilmu kalam skolastik dari kaum Sunni. Koreksi itupun memperlihatkan watak kosmopolitan, karena ia tidak muncul sebagai hardikan atau tuntutan ilegal-yuridis, melainkan sebagai perdebatan ilmiah yang tidak mengambil sikap mengadili atau menghakimi. Baru ketika kemapanan masyarakat Islam mengambil tindakan melarang perdebatan ilmiah  sajalah, sambil  memproklamasikan ajaran-ajaran al-Asy’ari dan kawan-kawan sebagai kebenaran ajaran Islam, watak kosmopolitan dari peradaban Islam mulai terputus dengan sendirinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa kosmopolitanisme peradaban Islam tercapai  atau  berada  pada titik optimal, manakala  tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum Muslim dan kebebasan berpikir semua  warga  masyarakat (termasuk mereka yang non-Muslim). Kosmopolitanisme seperti itu adalah kosmopolitanisme yang kreatif, karena di dalamnya warga masyarakat  mengambil  inisiatif  untuk mencari wawasan terjauh  dari  keharusan  berpegang  pada  kebenaran.  Situasi kreatif  yang  memungkinkan  pencarian  sisi-sisi paling tidak masuk akal dari kebenaran yang ingin dicari dan ditemukan, situasi cair yang  memaksa universalisme ajaran Islam untuk terus-menerus mewujudkan  diri  dalam  bentuk-bentuk  nyata, bukannya  nyata  dalam  postulat-postulat  spekulatif  belaka.

Benarkah ajaran Islam menjamin persamaan hak dan derajat di antara sesama warga masyarakat? Mungkinkah keadilan diwujudkan secara konkrit dalam bentuk kemasyarakatan faktual? Jarak yang demikian sempit antara kebebasan berfikir di satu pihak dan imperatif norma-norma ajaran agama memerlukan upaya luar biasa dari para pemikir, budayawan dan negarawan untuk menjaga jarak antara keduanya, agar tidak saling menghimpit. Ketegangan intelektual (intellectual  tension) yang mewarnai situasi seperti itu akan  memotori kosmopolitanisme  yang   menjadi keharusan bagi universalisasi nilai-nilai luhur yang ditarik dari ajaran Islam secara keseluruhan.

Dalam semangat seperti itulah para zahid (kaum asketik) Muslim dahulu mengembangkan peradaban Islam. Imam Hasan al-Basri yang demikian dalam tasawufnya, ternyata  juga  adalah  ilmuwan  di bidang  bahasa. Imam al-Khalil  ibn  Ahmad al-Farahidi yang dengan kesalehannya yang luar biasa, ternyata  adalah  peminat filsafat  Yunani kuno, terbukti dari karya agung beliau, Qamus al-A’ain,   yang sepenuhnya menggunakan pembagian ilmu pengetahuan melalui kategorisasi filsafat Yunani. Imam Syafi’I mujtahid di bidang hukum agama (fiqh), justru  menundukkan proses pengambilan hukum agama (istinbat  al-ahkam) kepada sejumlah kaidah metodologis tertentu, bukannya  hanya  sekedar menarik hukum dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi belaka. Kelahiran usul fiqh sebagai teori  hukum,  sebenarnya merupakan proses kreatif yang dapat mempertemukan antara kebutuhan masa dan norma ajaran agama, namun sangat  disayangkan ia akhirnya menjadi  alat yang dipergunakan oleh para penganut fiqh secara tidak kreatif dan dengan  sendirinya berubah  fungsi  menjadi alat seleksi yang sangat normatif dan mematikan kreativitas.

Sebuah agenda baru dapat dikembangkan sejak sekarang untuk menampilkan kembali universalitas ajaran Islam  dan kosmopolitanisme  peradaban Islam di masa datang. Pengembangan agenda baru itu diperlukan, mengingat  kaum  Muslim sudah menjadi kelompok dengan pandangan sempit dan sangat eksklusif, sehingga tidak mampu lagi mengambil bagian dalam kebangunan peradaban  manusia yang akan muncul di masa pasca-indrustri nanti (yang sekarang  sudah  mulai nampak sisi pinggirannya dalam cibernetika dan rekayasa biologis). Kaum Muslim bahkan merupakan beban bagi kebangkitan peradaban bagi  umat  manusia nanti. Dalam keadaan demikian, kaum Muslim hanya akan menjadi obyek perkembangan sejarah, bukannya pelaku  yang  bermartabat dan  berderajat  penuh  seperti yang lainnya. Jika itu yang diinginkan, mau tidak mau haruslah   dikembangkan agenda universalisasi ajaran Islam, sehingga terasa kegunaannya bagi ummat manusia secara keseluruhan. Toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian  kepada unsur-unsur utama kemanusiaan dan keprihatinan yang penuh kearifan  akan keterbelakangan kaum Muslim sendiri akan memunculkan tenaga luar biasa  untuk membuka belenggu kebodohan dan kemiskinan yang  begitu  kuat mencekam  kehidupan mayoritas kaum Muslim dewasa ini. Dari proses itu akan muncul kebutuhan  akan  kosmopolitanisme  baru yang   selanjutnya, akan  bersama-sama  faham dan ideologi lain-lain, turut  membebaskan manusia dari ketidakadilan struktur sosial-ekonomis dan kebiadaban rejim-rejim politik yang dhalim. Hanya dengan menampilkan universalisme baru dalam ajarannya  dan  kosmopolitanisme  baru dalam sikap hidup para pemeluknya, Islam akan mampu memberikan  perangkat sumber daya manusia yang diperlukan oleh si miskin untuk memperbaiki nasib sendiri secara berarti dan mendasar, melalui penciptaan etika sosial baru yang penuh dengan semangat solidaritas sosial dan jiwa transformatif yang prihatin dengan nasib orang kecil.[]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top