Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

Oleh: Mukhammad Faisol Amir*

Beberapa hari menjelang berakhirnya Ramadhan 1436 Hijriyah lalu, saya berkesempatan melaksanakan shalat tarawih di salah satu masjid di Kota Yogyakarta. Saat itu, selepas sholat Isya’ diikuti dengan sebuah kultum (kuliah tujuh menit) sebelum tarawih dilaksanakan. Penulis mengingat betul, sang ustadz sekaligus juru bicara sebuah gerakan Islam transnasional begitu berapi-api menjelaskan sistem negara berdasarkan hukum Islam di atas podium. Ustadz ini memulai ceramahnya dengan sebuah pernyataan, Islam adalah agama yang syamil, menyeluruh, hingga mengatur segala sendi kehidupan masyarakat. Penjelasan itu kemudian diikuti kutipan ayat al-Quran, ud-khulu fi al-silmi kaffah, yang ia gunakan sebagai landasan argumentasi. Ceramah kemudian mengalir pada pembahasan urgensi penerapan hukum Islam, penegakan negara Islam, sampai proyeksi indahnya kehidupan masyarakat jika khilafah islamiyah ditegakkan.

Diskursus penegakan negara Islam terus bergulir di negara berpenduduk Islam terbesar di dunia ini, Indonesia. Konstelasi penegakan negara Islam sudah terjadi sejak era Kartosoewirjo hingga sekarang, zaman ketika foto dan selfie lebih didahulukan, ketimbang doa sebelum makan demi posting-an di instagram. Jika dulu, penetrasi ide-ide penegakan khilafah dilakukan lebih tertutup dan bawah tanah seperti Negara Islam Indonesia (NII). Namun di era kekinian, ide ini begitu bebas dibahas dalam ruang-ruang publik. Kita bisa melihat diskursus semacam ini jamak terjadi di kampus, masjid, bahkan aksi massa di jalan raya.

Sementara itu, sebagian lain umat Islam di Indonesia menganggap bahwa Islam tidak perlu diformalisasikan dalam hukum-hukum positif. Islam adalah nilai yang dapat masuk pada seluruh aspek kehidupan masyarakat tanpa mencerabut akar kebudayaan masyarakat itu sendiri.

Penulis secara sengaja tertarik mengenai pembahasan tentang negara islam dan sistem khilafah yang selalu santer digembar-gemborkan oleh gerakan transnasional yang berada di Indonesia. Pembacaan penulis terhadap buku Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita, yang ditulis oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pada akhirnya membawa saya kepada pemahaman holistik terkait konstelasi persolan ini. Dari buku ini, saya disadarkan akan dua hal mengenai dua kutub paradigma pemikiran politik Islam yang berkembang di negara-negara kaum muslim. Yang pertama adalah pada paradigma pemikiran yang substantif-inklusif, dimana menyakini Islam sebagai agama tidak merumuskan konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan politik. Paradigma ini mempercayai al-Quran sebagai kitab suci berisi aspek-aspek etik dan pedoman moral kehidupan manusia, namun tidak detail.

Sebaliknya, paradigma legal-ekslusif percaya bahwa Islam bukan hanya agama, namun juga sistem hukum yang lengkap dan memiliki konsekuensi totalitas integratif 3D (din, daulah, dunya/ agama, negara, dunia). Dari pembacaan saya terhadap buku Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita tersebut, saya mendapatkan pemahaman bahwasannya Islamku, sebagaimana yang dimaknai oleh Gus Dur sebagai islam yang dipikirkan, dialami, dimaknainya sendiri secara khas dan sangat mungkin berbeda dari orang lain. Bisa jadi, apa yang saya pahami dan saya amalkan tentang nilai religiusitas tentang Islam tidak seperti apa yang Anda ketahui dan Anda pahami. Begitu juga dengan Islam Anda, bagaimana cara Anda berislam tentu tidak seperti saya dan pemahaman saya tentang Islam. Oleh sebab itu, dari sini kita dituntut untuk mengapresiasi dan melakukan refleksi atas keberislaman orang lain. Tidak perlu melakukan pemaksaan terhadap keyakinan dan pemahaman serta tafsir orang lain kepada apa yang kita atau saya pahami. Biarkanlah penafsiran tentang Islam itu berjalan bebas, apa adanya. Sementara Islam Kita menjadi derivasi keprihatinannya terhadap masa depan Islam yang didasarkan pada kepentingan bersama kaum muslimin.

Persoalan yang juga menjadi kegelisahan Gus Dur terhadap keberislaman terletak pada pembentukan Islam Kita. Ia melihat bahwa Islam Kita menjadi ruang konstelasi antara Islamku dan Islam Anda. Peristiwa yang banyak terjadi adalah pemaksaan Islamku pada Islam Anda guna mengisi ruang kosong bernama Islam Kita. Gus Dur tidak menginginkan terjadinya hal tersebut. Oleh karenanya, Gus Dur menolak keras formalisme agama dalam suatu negara.

Penolakan Gus Dur terhadap gagasan formalisme agama tampak jelas terlihat dari tulisan-tulisannya dalam buku ini. Bab pertama buku ini memuat kumpulan tulisannya dalam tajuk “Islam dalam Diskursus Ideologi, Kultural dan Gerakan”. Pada bagian ini Gus Dur banyak melakukan perlawanan yang cukup eksploratif terhadap ide-ide formalisme agama. Salah satunya dalam tulisan Adakah Sistem Islami?, Gus Dur dengan sangat cerdas melakukan antitesis terhadap penafsiran monolitik QS. Al-Baqarah: 128 yang dilakukan kaum ‘fundamentalis’. Ia memaknai al-silmi bukan sebagai “Islam’ yang akhirnya menuntut adanya entitas Islam formal, namun sebagai kata sifat ‘kedamaian’ yang merujuk pada entitas universal.

Dengan demikian, dari membaca tulisan-tulisan yang ada di dalam buku Islamku Islam Anda dan Islam Kita. Saya kemudian menyadari bahwa islam adalah esensi, nilai, dan bukan formalisme berbentuk negara. Karena penulis meyakini bahwa negara dengan bentuk apapun bisa mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti perdamaian, kasih sayang, dan rahmat untuk semesta. Justru itu, ketika Islam hanya dijadikan formalisasi dan mewujud sebuah sistem seperti yang ditawarkan oleh gerakan transnasional, bukankah semakin mendangkalkan makna dan nilai Islam itu sendiri?

 

*Penulis adalah alumnus Kelas Pemikiran Gus Dur (KPG) IV